Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Kemungkinan Gabung dengan Golkar, Susi Pudjiastuti: Maunya Pak Airlangga Itu

Kompas.com - 20/10/2022, 20:37 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diduga bakal bergabung dengan Partai Golkar.

Isu itu berhembus pasca Susi Pudjiastuti mengunggah foto pertemuannya dengan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto di akun Instagram @Susipudjiastuti15, Rabu (19/10/2022).

Dikonfirmasi, Susi Pudjiastuti mengaku belum menentukan pilihan. Tetapi, ia menyampaikan itu adalah keinginan Airlangga.

“Maunya Pak Airlangga gitu (Susi bergabung dengan Golkar),” kata Susi pada Kompas.com, Kamis (20/10/2022).

Baca juga: Kabar Susi Pudjiastuti Gabung Golkar Menguat, Airlangga Sebut Pada Waktunya Diumumkan

Susi Pudjiastuti juga mengungkapkan bahwa mendapat tawaran dari partai politik (parpol) selain Golkar.

Ia mengatakan, ditawari pula untuk bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“PKS, Pak Syaikhu (Ketua Umum PKS Ahmad Syaikhu) juga minta saya masuk PKS,” ujar Susi.

Diketahui, Airlangga mengaku pertemuan dengan Susi Pudjiastuti merupakan bagian dari aspirasi.

Namun, Airlangga tak menjelaskan secara rinci terkait aspirasi itu.

Baca juga: Elektabilitasnya Rendah, Susi Pudjiastuti Dinilai Sulit Masuk Radar Parpol

Airlangga mengungkapkan, pada waktunya nanti Susi bakal bergabung dengan partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Nanti pada waktunya," kata Airlangga ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa menuturkan Airlangga dan Susi Pudjiastuti adalah sahabat.

Namun, ia mengklaim tak tahu apa yang dibicarakan Airlangga dan Susi Pudjiastuti.

"Saya belum tahu apapun keputusan Bu Susi, itu pembicaraan tertutup antara sahabat," kata Erwin Aksa.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Titip Kejagung Selesaikan Kasus Korupsi Impor Garam

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com