Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3 Tahun Menjabat, Wapres: Masa Normal Saya dan Pak Jokowi Hanya 3 Bulan

Kompas.com - 20/10/2022, 16:16 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berusaha mewujudkan program dan cita-cita yang dicanangkan hingga tiga tahun masa pemerintahan yang jatuh pada Kamis (20/10/2022) hari ini.

Ma'ruf Amin mengatakan, kendati pemerintahannya dan Jokowi sudah berusia tiga tahun, masa kerja pemerintahan yang normal hanya ada pada tiga bulan sebelum dihantam pandemi Covid-19 di awal 2020.

"Pak Jokowi dengan saya sudah berusaha mewujudkan apa yang menjadi program dan cita-cita, terutama kita karena masanya Pak Jokowi dengan saya itu kan hanya tiga bulan ya, masa normalnya," kata Ma'ruf Amin, dikutip dari keterangan video, Kamis.

Ma'ruf menuturkan, setelah masa tiga bulan itu, pemerintah fokus untuk menjaga Indonesia dari pandemi Covid-19 beserta dampaknya.

Baca juga: 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, Moeldoko Sebut Kemiskinan Ekstrem Menurun

Menurut Ma'ruf, selamatnya Indonesia dari krisis ekonomi akibat pandemi merupakan salah satu prestasi yang dicetak pemerintah.

"Banyak negara menjadi pasien IMF, kalau enggak salah ada 28 negara tapi alhamdulillah kita Insya Allah tidak masuk pasien IMF, itu salah satu prestasi besar," katanya.

Ma'ruf Amin juga menyebut kondisi ekonomi Indonesia lebih baik dibandingkan negara-negara lain berkaca dari angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

"Dan pertumbuhan kita juga bagus 5,4 persen bahkan inflasi kita 4,9 persen dan orang lain di atas kita. Ini salah satu upaya kita bersama," ujar Ma'ruf Amin.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Bertemu Wakil PM Singapura, Bahas Kerja Sama Ekonomi

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengklaim bahwa tiga tahun masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

"Ada perbaikan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Per 22 Maret (2022), angka kemiskinan turun menjadi 9,54 persen atau 26,16 juta orang, dari sebelumnya 9,71 persen," ujar Moeldoko dalam paparan capaian kinerja tiga tahun Kabinet Indonesia Maju di Bina Graha, Jakarta, Kamis.

"Kemudian, per 21 September (2022), angka kemiskinan ekstrem turun 3,79 dari sebelumnya 4 persen," katanya melanjutkan.

 Menurut Moeldoko, pemerintah juga berusaha semaksimal mungkin agar tidak ada lagi masyarakat yang sulit makan akibat dampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Jokowi Mengenyam Bangku SMA Lebih dari 3 Tahun, Kok Bisa?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com