Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Golkar Dukung Presiden Lakukan Reformasi Birokrasi Imigrasi

Kompas.com - 20/10/2022, 09:22 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Partai Golongan Karya (Gollkar) mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengharapkan terjadi reformasi birokrasi terhadap urusan imigrasi.

Pasalnya, pemerintah menerima banyak keluhan dari banyak pihak, termasuk investor dan turis, tentang pelayanan urusan imigrasi.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Partai Golkar Supriansa mengatakan, salah satu yang bisa menopang pemulihan ekonomi adalah memberikan kemudahan bagi investor-investor asing untuk masuk berinvestasi di Indonesia.

“Kita memiliki banyak sumber daya alam, kita memiliki banyak kekayaan, tapi kita memiliki keterbatasan untuk mengelola semua itu,” katanya dalam kanal Youtube G24 Channel, Minggu (16/10/2022).

Baca juga: Daftar 52 Kantor Imigrasi yang Bisa Terbitkan Paspor Elektronik

Oleh karena itu, kata Supriansa, kerja sama dengan investor asing bisa mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia.

Terkait upaya memberikan kemudahan bagi investor, Supriansa menilai birokrasi imigrasi sebagai salah satu yang sangat berpengaruh besar. Sebab, imigrasi adalah pintu masuk investasi.

Imigrasi harus memberikan kemudahan kepada investor-investor yang akan datang ke indonesia. Contohnya, untuk memberikan kemudiahan untuk tinggal semenara di indoneasi, diberikan kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS),” terangnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan, pelayanan imigrasi harus mengalami perubahan total agar lebih memudahkan dan melayani.

“Ini kenapa kita menjadi tidak menarik (bagi investor), salah satunya yang paling gede kontribusinya, yaitu urusan imigrasi kita yang masih gaya lama,” ungkapnya.

Baca juga: Jokowi Minta Dirjen Imigrasi Diganti jika Tak Mampu Perbaiki Layanan Keimigrasian

Jokowi pun meminta ada perbaikan dalam sumber daya manusia (SDM) di bagian keimigrasian karena menjadi faktor penting dalam menarik investor ke Indonesia.

“Harus berubah total. Kalau perlu dirjennya ganti, bawahannya ganti semua, biar ngerti kita ini berubah. Itu kalau kita ingin investasi datang, turis datang,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com