Firli Bahuri Prihatin Sudah 686 Kepala Desa dan Perangkatnya Terjerat Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut sebanyak 686 kepala desa terjerat korupsi dana desa di 601 kasus.

Firli mengatakan, ratusan kasus itu terjadi sepanjang sembilan tahun, sejak 2012 hingga 2021.

“Kita lihat data sekarang, cukup memprihatinkan kita, 601 desa, 686 pihak perangkat desa dan kepala desa terlibat kasus korupsi,” kata Firli saat ditemui awak media di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/10/2022).

Baca juga: Diduga Korupsi Dana Desa, Mantan Kades dan Sekdes di Maluku Tengah Ditahan

Menurut Firli, ratusan kepala desa yang tersangkut korupsi itu bukanlah angka yang kecil. Hal ini menjadi catatan bagi KPK untuk melakukan gerakan antikorupsi dari desa.

Karena itu, kata Firli, KPK mencetuskan program Desa Antikorupsi. Menurutnya, jika pemerintah tingkat desa sudah bebas dari korupsi maka kabupaten hingga provinsi juga bebas dari korupsi.

“Targetnya di tahun 2022 kita ada 10 desa antikorupsi di 10 provinsi dan tahun depan 22 provinsi itu bisa tersebar,” ujarnya.

Diketahui, hari ini Firli mengikuti Rapat Koordinasi Pembentukan desa Antikorupsi Tahun Anggaran 2023. Pertemuan tersebut dihadiri ratusan pejabat pemerintah daerah dari 22 provinsi yang akan mengusulkan desa mereka menjadi percontohan Desa Antikorupsi 2023.

Baca juga: KPK Sebut Korupsi Dana Desa Masuk 3 Kasus Terbanyak dalam Korupsi Pengelolaan Keuangan

Dalam forum itu, Firli mengatakan, pemerintah telah mengucurkan dana desa sebesar Rp 470 triliun sepanjang 7 tahun, yakni 2015 hingga 2022.

Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan, hingga mendongkrak perekonomian masyarakat desa.

Namun, kata dia, data terbaru menunjukkan 12,29 persen masyarakat desa masih terjebak kemiskinan.

“Tujuan negara sulit terwujud kalau korupsi masih,” ujarnya.

Baca juga: Korupsi Dana Desa untuk Bayar Utang, Mantan Kades di Serang Dituntut 6,5 Tahun Penjara

Sebagai informasi, KPK telah membentuk program Desa Antikorupsi pada Desember 2021. Saat itu, Desa Panggungharjo di Bantul, Yogyakarta ditetapkan sebagai desa percontohan antikorupsi.

Pada 2022 ditetapkan 10 desa percontohan antikorupsi yang tersebar di berbagai wilayah mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, serta Nusa Tenggara Barat dan Timur.