Jokowi Rencanakan "Reshuffle" Kabinet, Pengamat Nilai Ada Ketegangan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menilai, ada ketegangan di internal koalisi pemerintah yang membuat Presiden Joko Widodo mewacanakan rencana reshuffle kabinet.

Dedi mengatakan, setelah Partai Nasdem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden, Jokowi perlu mempertimbangkan kepentingan politik di kabinetnya.

"Ketegangan politik itu ada, terlebih Presiden juga tidak lama sebelum ini bertemu dengan Megawati, bagaimanapun Jokowi perlu menimbang kepentingan politik di kabinetnya," kata Dedi kepada Kompas.com, Kamis (13/10/2022).

Baca juga: Relawan Desak Jokowi Reshuffle Kabinet, Nasdem Yakin Presiden Independen Ambil Keputusan

Dedi mengatakan, menteri-menteri dari Partai Nasdem berisiko terlempar dari kabinet setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres.

Ia berpandangan, hal yang menjadi persoalan sesungguhnya bukan sikap Nasdem yang mendeklarasikan calon presiden, melainkan sosok Anies yang menjadi calon presiden.

Sebab, menurut Dedi, partai koalisi pemerintah seolah khawatir bila Anies mengikuti Pemilihan Presiden 2024 karena Anies berpeluang menang dan dapat menjadi ancaman bagi kebijakan Jokowi ke depan.

"Karena Anies menjadi jauh lebih populer pasca-dideklarasikan Nasdem, bukan tidak mungkin partai penyokong pemerintah dilanda kekhawatiran, dan untuk menekan manuver Nasdem, bisa saja usulan reshuffle itu muncul," kata dia.

Akan tetapi, Dedi menilai, aneh bila Nasdem dikeluarkan dari kabinet karena mengusung Anies sebagai calon presiden.

"Karena Anies bukan siapa-siapa dalam konteks koalisi pemerintah, ia bukan dari kalangan oposisi, tetapi jika memang ada kekhawatiran yang lain, semua bisa saja terjadi," ujar Dedi.

Baca juga: Jokowi Ungkap Rencana Reshuffle Kabinet, Hasto PDI-P: Sangat Bagus, Presiden Perlu Menteri yang Loyal

Dedi mengatakan, Jokowi mestinya juga tidak menuruti kemauan elite politik untuk merombak kabinet dengan menyingkirkan menteri dari Nasdem.

Hal ini ia sampaikan berkaca dari pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang memberi pesan tersirat bahwa Nasdem akan ditendang dari kabinet.

Dedi menilai, pernyataan Hasto itu justru memperkeruh situasi, tidak produktif, dan kental dengan nuansa pembelaan.

"Seharusnya Presiden tidak menuruti kemauan elite politik mendepak Nasdem, jikapun reshuffle diperlukan bukan karena faktor pengusungan Anies oleh Nasdem," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa ada rencana perombakan kabinet atau menteri.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam menjawab pertanyaan awak media mengenai rencana reshuffle setelah Partai Nasdem mengusung Anies sebagai calon presiden.

Namun demikian, Jokowi tak mengungkapkan kapan, bagaimana, dan siapa menteri yang nantinya akan di-reshuffle.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," ujar Jokowi dengan singkat saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang berada di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis siang.

Baca juga: Jokowi Singgung Reshuffle, Sekjen Tegaskan Nasdem Tetap Dukung Pemerintah Hingga Akhir

Adapun Anies kerap dinilai sebagai figur yang berseberangan dengan politik Istana.

Padahal, Partai Nasdem merupakan salah satu parpol koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Parpol koalisi pemerintah adalah PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, dan PAN.

Partai Nasdem sendiri memiliki tiga kader yang sekarang menjabat sebagai menteri, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate, serta Menteri Lingkuhan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.