Jokowi: Saya Dulu Enggak Mau ke Freeport karena Bukan Milik Kita

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menceritakan penyebab dirinya dulu enggan mengunjungi PT Freeport di Papua.

Hal itu dikarenakan, saham PT Freeport sebagian besar masih dikuasai oleh Amerika Serikat di awal-awal pemerintahannya.

Baca juga: Jokowi: Tidak Ada Negara yang Kendalikan Inflasi Seperti RI

Cerita ini dia ungkapkan saat memberikan sambutan untuk Peresmian Pembukaan Kongres XII Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Munas XI Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI) Tahun 2022 di Balai Sarbini, Jakarta, Selasa (11/10/2022).

"Saya dulu enggak mau ke Freeport karena itu bukan milik kita. Tetapi sekarang saya ke Freeport karena itu jelas milik kita. Menjadi milik BUMN kita. Artinya milik pemerintah Indonesia," ujar Jokowi.

Selain itu, lanjut Jokowi, PT Freeport saat ini sudah didominasi oleh karyawan Indonesia.

Jokowi mengeklaim, sebanyak 98 persen karyawan merupakan WNI.

"Dan yang saya senang lagi 40 persen itu adalah masyarakat Papua. Ini padalah sebuah transformasi teknologi, transformasi ekonomi yang kadang kita tidak sadar. Saya baru sadar ketika masuk ke sana. Baru sadar bahwa ini adalah transformasi ekonomi yang besar," katanya.

Baca juga: Jokowi Bakal Berikan Target Baru untuk Produksi PT Freeport Indonesia

Kepala negara mengungkapkan, sebelumnya Indonesia hanya mengelola 9,3 persen saham PT Freeport.

Setelah bernegosiasi dengan proses yang sangat alot, saat ini sebanyak 51 persen saham PT Freeport sudah dikuasai Indonesia.

Jokowi mengungkapkan, kini 70 persen dari pendapatan PT Freeport masuk ke kas dalam negeri.

Baca juga: Jokowi Minta Hati-hati Kelola Freeport: Pendapatan Turun, Pemasukan Papua Ikut Turun

"Saya suruh ngitung kemarin ke Bu Menkeu, coba hitung kita dari Freeport itu kita dapat berapa sih? Dulu ya dapat dividen 9 persen. Sekarang kita dapat dividennya 51 persen," kata Jokowi.

"Dapat pajaknya jelas lebih besar dan dapat PNBP (penerimaan negara bukan pajak) lebih besar, kemudian dapat bea ekspor juga lebih besar. Setelah dihitung-hitung dari pendapatan mereka kita 70 persen itu masuk ke negara. Dari yang sebelumnya hanya deviden 9 persen," jelasnya.