Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Tutup P20 Summit, Puan: Dunia Sepakat Penguatan Peran Parlemen Jadi Solusi Hadapi Tantangan Global

Kompas.com - 07/10/2022, 14:38 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com –  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan, parlemen negara-negara Group of Twenty (P20) menyampaikan komitmennya untuk menghadapi isu global pada 2023.

Dia mengatakan itu saat menutup perhelatan pertemuan P20 atau the 8th G20 Parliamentary Speaker's Summit pada Jumat (7/10//2022).

“Parlemen dunia sepakat bahwa penguatan peran parlemen merupakan solusi dalam menghadapi situasi global yang sulit,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (7/10/2022).

Perhelatan yang digelar selama dua hari tersebut telah sukses menghasilkan suatu babak baru dalam mengatasi berbagai permasalahan global melalui penguatan multilateralisme.

Sesuai tema “Stronger Parliament for Sustainable Recovery”, para pemimpin parlemen negara-negara anggota G20 sepakat akan terus meningkatkan peran parlemen pada tataran global.

Baca juga: Gelar Forum Parlemen P20, Puan Ajak Legislator Bangun Kerja Sama Multilateralisme

Selama dua hari diskusi, para pemimpin parlemen membahas isu-isu prioritas mulai dari pembangunan berkelanjutan, green economy, ketahanan pangan dan energi, tantangan ekonomi, hingga kesetaraan gender.

P20 Summit menghasilkan outcome document berupa Chair's Summary yang menggarisbawahi beberapa hal.  

Pertama, multikulturalisme merupakan kanal paling efektif untuk mengatasi berbagai tantangan global bersama.

Kedua, perang dan konflik bersenjata merupakan ancaman atas keamanan dan tatanan global serta membawa dampak negatif terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, dan perekonomian global.

Ketiga, mendesak negara-negara G20 untuk melipatgandakan upaya dalam mengatasi perbedaan, mempromosikan perdamaian, dan memperkuat pemulihan ekonomi.

Keempat, perlunya sarana pembiayaan yang efektif dan inovatif, termasuk keuangan campuran, untuk membantu mempersempit kesenjangan keuangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). 

Baca juga: Puan Singgung Persoalan Global yang Belum Selesai di P20: Perubahan Iklim hingga Pemberdayaan Perempuan

Kelima, perlunya ekonomi digital yang inklusif, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan penanganan perubahan iklim.

Keenam, pentingnya realisasi komitmen negara-negara maju untuk segera memenuhi target 100 miliar dollar Amerika Serikat (AS) per tahun hingga 2025 serta komitmen untuk transfer teknologi ke negara-negara berkembang.

Ketujuh, urgensi kesetaraan gender yang dapat mewujudkan kemakmuran yang lebih besar dan pembangunan berkelanjutan untuk semua.

Kedelapan, parlemen yang kuat adalah kunci bagi demokrasi yang kuat dan untuk memastikan bahwa kesejahteraan dan kesejahteraan warga negara berada di pusat pembuatan kebijakan dan legislasi.

Poin-poin yang tertuang dalam outcome document tersebut merupakan wujud komitmen bersama para pemimpin parlemen negara-negara G20 yang akan menjadi masukan bagi pemerintah RI, khususnya dalam KTT G20 yang akan dilaksanakan pada bulan November 2022 di Bali. 

Baca juga: Soal Krisis Global, Puan: Parlemen Dunia Sepakat Tak Ada Negara yang Saling Serang dan Menyalahkan

Puan menegaskan, outcome document tersebut akan menjadi rujukan bagi parlemen negara-negara G20 dalam menyusun legislasi sekaligus menjadi referensi bagi pelaksanaan pertemuan P20 berikutnya yang akan diketuai Parlemen India.

Adapun penutupan tersebut sekaligus mengakhiri keketuaan Indonesia di P20 pada 2022.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com