Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies akan Temui AHY Besok, Nasdem Sebut Pembentukan Koalisi Semakin Kuat

Kompas.com - 06/10/2022, 22:25 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choirie mengatakan sinyal pembentukan koalisi bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin menguat.

Hal itu ditunjukan dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bakal menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jumat (7/10/2022) besok. Diketahui, Anies sebelumnya telah resmi diusung Nasdem sebagai calon presiden (capres).

“Ya iya lah, saya yakin menguatkan. Kalau tanpa Demokrat, hanya Nasdem saja gak cukup (mengusung Anies),” ujar Effendi pada wartawan, Kamis (6/10/2022).

Baca juga: Nasdem Tegaskan M Taufik Belum Bergabung, meski Sempat Nyatakan Keinginannya untuk Dukung Anies

“Dengan (koalisi) Nasdem-PKS juga enggak cukup. Ketiganya ini harus melihat kelebihan, bukan melihat kekurangan. Melihat yang positif, jangan yang negatif,” paparnya.

Ia mengaku Partai Nasdem sudah mengetahui rencana pertemuan keduanya.

Effendi berharap komunikasi dua partai politik (parpol) calon mitra koalisi Partai Nasdem dengan Anies berlangsung menyeluruh ke semua lapisan kader.

“(Komunikasi) itu harus sampai ke bawah, dari DPP, DPW, DPD, DPC itu harus serentak melakukan komunikasi, sehingga Anies dikenal di bawah,” sebutnya.

Baca juga: PDI-P Sindir Nasdem Soal Etika Parpol Pengusung Jokowi Usai Deklarasi Anies Sebagai Capres

Ia mengklaim saat ini Partai Nasdem sudah mulai mensosialisasikan Anies sebagai capres yang diusungnya sampai lapisan grassroots.

“Di Jawa Timur, dan Jawa Tengah itu utamanya karena jadi kunci kemenangan. Jadi setiap DPW Nasdem sudah melakukan (sosialisasi),” tandasnya.

Diketahui Anies telah resmi diusung Partai Nasdem sebagai capres untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Tapi partai pimpinan Surya Paloh itu tak bisa mengusung Anies sendirian karena tak memenuhi angka ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca juga: Sejumlah Kader Nasdem Keluar Dinilai karena Banyak Pendukung Ahok dan Anti Anies

Saat ini PKS, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem belum menemukan kesepakatan pembentukan koalisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com