Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Bakal Gelar Parliamentary Speakers Summit Besok, Akan Dibuka Presiden Jokowi Lusa

Kompas.com - 04/10/2022, 19:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) selama Rabu-Jumat, 5-7 Oktober 2022.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, kegiatan pertemuan parlemen dunia ini akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (6/10/2022).

"Penyelenggaraan P20 Insya Allah akan dimulai besok pada pukul 14.00 dan akan dibuka resmi yaitu pada tanggal 6 Oktober yang akan datang oleh Presiden pada jam 13.00," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2022).

Baca juga: BKSAP DPR: G20-P20 Momen Cari Solusi Selesaikan Tantangan Global

Ketua DPP PDI-P itu berharap, seluruh anggota Dewan dapat ikut serta dalam kegiatan P20 ini.

Pasalnya, menurut dia, keikutsertaan itu akan turut membantu pemerintah dalam pelaksanaan G20 pada November 2022.

"Saya harapkan itu nantinya akan membuat parlemen dunia bisa ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang sekarang ini menjadi satu isu yang sangat global," jelasnya.

Sejauh ini, lanjut Puan, sudah terdaftar 19 ketua parlemen dan beberapa wakil ketua parlemen atau deputy negara lain yang akan mewakili untuk hadir pada pelaksanaan P20.

Baca juga: DPR Anggarkan Rp 11 Miliar untuk Pengaspalan, Sekjen: Persiapan untuk P20

Ia berharap, dari pelaksanaan P20 ini, parlemen dunia bisa ikut berpartisipasi dalam hal-hal atau isu yang menjadi sorotan global.

"Tentu saja yang pertama ketahanan pangan, juga kemudian energi terbarukan dan lain sebagainya," kata dia.

"Tentu saja tidak hanya terfokus pada isu-isu yang ada saat ini, namun juga tentu saja kita bisa membicarakan hal-hal lain yang berkaitan, bagaimana kemudian dunia bisa berpartisipasi dan gotong royong dalam membangun bangsa di dunia ini," pungkas Puan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com