Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim Aswanto Dicopot DPR, Jokowi Didesak Tak Teken Keppres

Kompas.com - 04/10/2022, 15:33 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden RI Joko Widodo didesak untuk tidak menandatangani keputusan presiden (keppres) terkait pencopotan dan penggantian Hakim Konstitusi Aswanto.

Adapun Aswanto dicopot oleh DPR RI lewat Rapat Paripurna ke VII Masa Sidang I Tahun 2022-2023.

Desakan itu dilontarkan sejumlah aktivis demokrasi yang mengatasnamakan diri "Kelompok Masyarakat Madani pada Selasa (4/10/2022).

“Kami tentu mendesak agar Presiden tidak menerbitkan keppres pemberhentian dan pengangkatan Sekjen MK Guntur Hamzah sebagaimana yang diusulkan DPR,” kata perwakilan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhani, kepada wartawan.

“Tentu kami berharap Presiden memahami hal itu dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan memutuskan keputusan presiden tersebut,” ujar dia.

Baca juga: Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus politikus PDI-P Bambang Wuryanto mengatakan bahwa pencopotan Aswanto berkenaan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menggugurkan undang-undang hasil legislasi di parlemen.

Padahal, keberadaan MK memang untuk menguji konstitusionalitas produk hukum, termasuk produk hukum yang lahir dari DPR.

Perwakilan dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus juga meminta hal senada kepada Jokowi.

Menurut dia, DPR telah menunjukkan sikap arogan dengan pencopotan sepihak atas Aswanto.

“Terlihat upaya DPR menunjukkan kekuasaannya bahwa dia bisa melakukan apa pun untuk pejabat-pejabat yang diduga tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh DPR, dan saya kira itu segaris dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa Hakim Aswanto dianggap tidak commited dengan apa yang menjadi kemauan DPR,” kata Lucius pada kesempatan yang sama.

“Saya kira di situ krusialnya, DPR menunjukkan bukan hanya ketidakpahamannya tapi juga mengobrak-abrik hukum dan tata kelola ketatanegaraan,” ujar dia.

Baca juga: Jokowi Didesak Tak Teken Keppres Pengangkatan Hakim Guntur Hamzah Pengganti Aswanto

Lucius menganggap bahwa publik menanti sikap Jokowi. Sikap Jokowi untuk tidak menandatangani keppres pemberhentian dan penggantian Aswanto dianggap sebagai jalan keluar yang diharapkan masih bisa terjadi.

“Itu kalau Pak Jokowi sendiri mau menunjukkan dirinya sebagai seorang negarawan yang bisa kemudian menegakkan hukum, menegakkan etika dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan Indonesia,” ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com