Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan-Airlangga Dijadwalkan Bertemu 8 Oktober, Bahas Pilpres 2024

Kompas.com - 03/10/2022, 15:36 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, Ketua DPP Bidang Politik PDI-P Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dijadwalkan bertemu akhir pekan ini. 

"Rencananya sih tanggal 8 Oktober ini," kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Seperti biasanya, ya, ini kan melanjutkan saja apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Airlangga dan Golkar," lanjutnya.

Baca juga: Golkar Tak Tutup Komunikasi dengan Nasdem Pascadeklarasi Anies Capres 2024

Doli mengeklaim bahwa Puan dan Airlangga bakal membicarakan "situasi kebangsaan" dan "soliditas antarelit, terutama pimpinan-pimpinan partai politik".

Ia mengonfirmasi bahwa Pemilu 2024 juga bakal menjadi salah satu materi yang dibahas dalam pertemuan keduanya.

"Tentu kan situasi kebangsaan hari ini tidak bisa terlepas dari persiapan pemilu," ujar Ketua Komisi II DPR RI itu.

Baca juga: Nasdem Deklarasikan Anies Capres 2024, Ini Tanggapan Golkar...

"Kita kan sama-sama tahu, mulai sekarang orang sudah bicara tentang soal persiapan pemilu 2024, artinya kalau kita bicara situasi kebangsaan, hari ini tidak bisa dimungkiri pasti akan bicara tentang Pemilu 2024. Ya, salah satunya bicara tentang pilpres," jelasnya.

Doli tak menerangkan di mana pertemuan Airlangga dan Puan bakal digelar. Sebab, hal tersebut merupakan kesepakatan kedua tokoh.

Untuk diketahui, Puan sebelumnya telah memulai safari politiknya dengan menemui sejumlah pimpinan parpol, di antaranya Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh; Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto; dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com