Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Tak Tutup Komunikasi dengan Nasdem Pascadeklarasi Anies Capres 2024

Kompas.com - 03/10/2022, 15:14 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, mengatakan bahwa partainya tidak menutup pintu komunikasi politik dengan Partai Nasdem, setelah partai besutan Surya Paloh itu mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.

Menurut dia, deklarasi ini tidak membuat dinamika politik berhenti meskipun Golkar juga telah mendeklarasikan calon presidennya sendiri, yaitu ketua umum mereka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Doli mencontohkan, Golkar bahkan saat ini berkoalisi dengan PAN dan PPP dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Baca juga: Soal Jadi Anggota Partai NasDem atau Tidak, Anies: Kita Lihat Nanti

Dalam pertengahan jalan, PAN juga mengumumkan beberapa nama kandidat yang bakal didukung sebagai bakal calon presiden 2024, termasuk nama Airlangga dan Anies di dalamnya.

"Dengan Golkar punya calon sendiri dari awal ternyata bisa komunikasi dengan PAN dan PPP. Saya kira Nasdem juga begitu," kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,Senin (3/10/2022).


"Artinya ketika masing-masing partai politik sudah menetapkan calon presiden masing-masing, tidak menutup kemungkinan bisa berkomunikasi dengan partai politik yang lain," lanjutnya.

Baca juga: Usung Anies Baswedan Jadi Capres, Surya Paloh Sebut Nasdem Tetap Dukung Pemerintahan Jokowi

Ia menegaskan, partai berlogo pohon beringin itu bakal "terbuka saja". Begitu pula dengan KIB, yang disebut tak akan menutup diri terhadap partai politik lain sekalipun partai politik itu memiliki calon presidennya sendiri.

"Bagi Golkar, sangat terbuka untuk melakukan komunikasi dengan siapa saja walaupun masing-masing parpol punya agenda masing-masing," kata Doli.

"Dengan adanya masing-masing parpol punya agenda, tidak harus kemudian mengentikan komunikasi politik yang terbangun," tambahnya.

Baca juga: Usung Anies Jadi Capres, Posisi Nasdem di Kabinet Bakal Digusur?

Sebelumnya diberitakan, Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pilpres 2024.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Pilihan capres Nasdem adalah yang terbaik daripada yang terbaik. Inilah akhir Nasdem memberikan seorang sosok Anies Baswedan," ujar Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Paloh turut mengungkapkan alasannya memilih Anies sebagai capres 2024.

"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya: Why not the best?" kata dia.

Anies pun menerima tawaran Surya Paloh tersebut.

"Kami siap calon presiden. Dengan mohon rida Allah dan seluruh kerendahan hati, kami terima demi bangsa Indonesia," ujar Anies yang turut hadir langsung di Nasdem Tower.

Baca juga: Harta Kekayaan Anies yang Jadi Capres Nasdem Capai Rp 10,9 Miliar

Anies menyatakan dirinya menerima ajakan Nasdem setelah mendengar pikiran yang disampaikan oleh Paloh perihal bangsa Indonesia.

Dia mengaku diajak Paloh untuk memperbaiki permasalahan Indonesia sekaligus meneruskan apa-apa saja yang belum dikerjakan.

"Dengan mohon doa semua, dengan berharap rida petunjuk, insya Allah perjalanan panjang ini tidak jadi perjalanan berat, tapi jadi perjalanan ringan, penuh kemudahan. Tuhan yang berikan siapa yang Dia kehendaki, dan Ia-lah yang memiliki kuasa," kata mantan Rektor Universitas Paramadina itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com