Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Paloh Harap PKS-Demokrat Bersatu dengan Nasdem Usung Anies Jadi Capres

Kompas.com - 03/10/2022, 12:55 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh berharap, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersatu dengan Nasdem untuk Pemilu 2024.

"Soal PKS dan Demokrat, dari apa yang saya pahami sebagai praktisi politisi, insya Allah semua menyatukan pikiran, semangat, tekad, bersama dengan Nasdem," ujar Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dipilih Nasdem menjadi calon presiden (capres) menyebut, dirinya baru akan berbicara perihal koalisi sesudah 16 Oktober 2022.

Baca juga: Diusung Jadi Capres, Nasdem Tak Wajibkan Anies Baswedan Gabung ke Partai

Adapun Anies baru lepas jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022.

"Saya ingin sampaikan, kita menghormati proses di parpol. Setiap parpol memiliki mekanismennya. Kami komunikasi dengan semua. Dan kami hargai, hormati, masing-masing memiliki proses prosedur tradisi yang beda-beda," kata Anies.

"Tetapi yang selama ini berbicara, berdiskusi adalah partai-partai yang secara serius mengedepankan kepentingan negara," ujar dia.

Anies mengungkapkan, Nasdem hanya mau berbicara dengan pihak-pihak yang mengedepankan kepentingan negara.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengungkapkan sejumlah faktor mengapa Nasdem belum memutuskan rencana koalisi dengan PKS dan Demokrat.

Salah satu faktor itu adalah belum adanya kesepakatan mengenai pasangan calon (paslon) yang akan diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Banyak faktor. Ada faktor capres, ada faktor cawapres, ada faktor platform, ada faktor momentum, ada banyak faktor ini kemudian terus dimatangkan," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Baca juga: Anies Dibolehkan Nasdem Pilih Cawapresnya Sendiri, Siapa yang Ditunjuk?

Willy lantas menuturkan, sejauh ini, rencana koalisi Nasdem-Demokrat-PKS masih 80 persen.

Menurut dia, keputusan koalisi akan diumumkan oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

Ia juga mengatakan, tema rencana koalisi yang diinginkan Nasdem adalah membangun platform perjuangan bersama tentang perubahan.

Platform itu akan menentukan langkah politik koalisi yang dibangun ke depannya.

"Jadi ini suatu hal yang dinamika tapi di sisi lain komunikasi politik dengan yang lain juga terjadi," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com