Dapat Tugas dari Jokowi untuk Reformasi Hukum, Mahfud Akan Diskusi dengan Pakar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD akan berdiskusi dengan sejumlah pakar untuk membahas upaya reformasi hukum yang ditugaskan Presiden Joko Widodo kepadanya.

Mahfud mengatakan, ia akan mendengarkan pendapat para pakar untuk mengetahui instrumen hukum mana saja yang perlu direformasi.

"Hari Selasa saya mengundang para pakar untuk membicarakan itu, karena itu terkait dengan berbagai instrumen hukum yang harus ditata tak bisa instan," kata Mahfud di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta, Sabtu (1/10/2022).

Baca juga: Hakim Agung Tersangka Korupsi, Mahfud MD Putar Otak untuk Reformasi Hukum Sesuai Perintah Jokowi

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, dalam upaya reformasi hukum ini ia akan berfokus pada instrumen-instrumen yang dimiliki pemerintah, tanpa mencampuri urusan Mahkamah Agung.

"Enggak, kita tidak akan mencampuri MA tapi sejauh mana pemerintah itu punya instrumen hukumnya sendiri berdasarkan batas-batas yang ditentukan undang-undang," ujar dia.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, reformasi di bidang peradilan penting dilakukan setelah hakim agung Sudrajad Dimyati ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh KPK.

Baca juga: DPR Ganti Hakim MK Aswanto, Mahfud Enggan Ikut Campur

"Saya lihat ada urgensi sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita dan itu sudah saya perintahkan ke Menko Polhukam, jadi silakan tanyakan ke Menko Polhukam," kata Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (26/9/2022).

Jokowi menambahkan, terkait kasus korupsi yang menjerat Sudrajad, ia akan menunggu proses hukum yang dilakukan oleh KPK.

"Yang paling penting kita tunggu sampai selesai proses hukum yang ada di KPK," ujar Jokowi.