PDI-P Ungkap Puan Belum Dapat Arahan Temui AHY

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengungkapkan bahwa Ketua DPP PDI-P Puan Maharani belum mendapat arahan untuk menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Adapun Puan mendapat misi khusus dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk melakukan safari politik dengan mengunjungi semua partai politik.

"Belum ada arahan," ujar Pacul saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (30/9/2022).

Baca juga: Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Pacul bahkan mengaku kesulitan menjawab saat ditanya perihal keinginan Partai Demokrat yang mau bertemu dengan PDI-P.

Namun demikian, dia mengatakan, Megawati memang memerintahkan Puan untuk mengunjungi semua partai politik.

"Agak susah jawabnya. Tapi kan perintahnya enggak pernah dicabut Ketua Umum ke Mbak Puan, bahwa beliau diminta bertemu para ketua partai, kan gitu," tuturnya.

"Bahwa kemudian AHY sebagai ketua partai menawari seperti itu, ya sah-sah saja," sambung Pacul.

Baca juga: Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Sementara itu, Pacul mengungkapkan PDI-P akan bertemu dengan Partai Golkar dalam waktu dekat ini.

Setelah Golkar, kata Pacul, masih banyak partai lain yang akan dikunjungi PDI-P.

"(Dalam waktu dekat bertemu) dengan Golkar," ucap Pacul.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, partainya akan menyambut rencana pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca juga: Saat Puan Maharani Turun ke Sawah dan Tandur Padi Maju

Diketahui, saat ini situasi politik antara PDI-Perjuangan dengan Partai Demokrat tengah memanas, menyusul adanya dugaaan kecurangan yang akan muncul saat Pemilu 2024 mendatang.

"Namanya perbedaan dalam dunia politik sudah biasa perdebatan. Kemudian, hubungan kadang dingin, kadang panas ya itu dunia politik," kata Herman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Dia menambahkan, jika kemudian kedua partai saling mempertahankan prinsip masing-masing, hal itu juga merupakan hal yang wajar.

"Tapi, di tengah itu, silahturahmi politik, kemudian komunikasi politik juga menjadi hal yang baik di mata publik," ujarnya.