Jokowi Sebut Penyaluran BLT BBM Capai 96,6 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, penyaluran bantuan lansung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) sudah mencapai 96,6 persen hingga Rabu (28/9/2022) hari ini.

"Untuk BLT BBM sampai hari ini sudah 96,6 persen, sudah di 508 kabupaten dan kota, ini juga sudah hampir 20 juta, sudah 19.955.471 penerima sudah," kata Jokowi seusai meninjau penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) di Ternate, Rabu, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Selain BLT BBM, pemerintah tengah menyalurkan BSU yang sudah diterima oleh 7.077.550 orang hingga Rabu hari ini.

Baca juga: Bagikan BLT BBM di Buton Selatan, Jokowi Ingatkan Agar Jangan Dibelikan Baju

Jokowi menyebutkan, angka tersebut sudah mencapai 48,34 persen dari target 16 juta penerima yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Ini akan terus dupercepat oleh Bu Menteri (Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah) utamanya yang jauh-jauh dari ibu kota," ujar Jokowi.

Ia pun mengaku akan terus memantau penyaluran BSU di berbagai daerah.

Ia berharap, beragam bantuan yang disalurkan pemerintah dapat meningkatkan daya beli atau konsumsi masyarakat.

"Dan itu akan memunculkan, mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara makro yang kita inginkan," ujar Jokowi.

Adapun pemerintah telah mengalihkan anggaran subsidi BBM untuk tambahan bansos sebesar Rp 24,17 triliun.

Baca juga: Pemkot Tangsel Anggarkan Rp 4,2 Miliar untuk BLT BBM

Pertama, BLT BBM sebesar Rp 150.000. Bantuan ini akan diberikan selama 4 bulan terhitung sejak September 2022, sehingga total bantuan sebesar Rp 600.000 per penerima.

BLT diberikan kepada 20,65 juta kelompok penerima dengan total anggaran Rp 12,4 triliun.

Kedua, bantuan subsidi upah (BSU) bernilai Rp 600.000. Bantuan ini akan diberikan ke para pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan.

BSU akan dibayarkan sebanyak satu kali kepada 16 juta penerima dengan total anggaran Rp 9,6 triliun.

Ketiga, bantuan yang dialokasikan pemerintah daerah dengan memanfaatkan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk angkutan umum, ojek online, dan nelayan.