Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bagikan BLT BBM di Buton Selatan, Jokowi Ingatkan Agar Jangan Dibelikan Baju

Kompas.com - 27/09/2022, 20:44 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah meninjau langsung pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kota Baubau dan Kabupaten Buton, Presiden Joko Widodo melanjutkan pembagian BLT BBM di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Selasa (27/9/2022) sore.

Penyerahan BLT BBM tersebut dilaksanakan di Kantor Pos Cabang Batauga, Kabupaten Buton Selatan.

Baca juga: Viral Jokowi Blusukan dan Ketuk Rumah Warga Miskin di Baubau di Malam Hari untuk Berikan Bantuan

Tiba di Kantor Pos Batuaga, presiden disambut Penjabat (Pj Bupati Buton Selatan La Ode Budiman.

Setelah itu, presiden langsung menyerahkan BLT BBM dan bantuan sembako kepada peserta Program Keluarga Harapan.

“Ini uangnya boleh untuk membeli baju enggak?” tanya Presiden Jokowi sebagaimana dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden.

“Enggak boleh,” jawab para penerima BLT.

Baca juga: Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Jokowi lantas menjelaskan bahwa bantuan tersebut digunakan untuk menambah modal usaha.

Apabila penerima sudah memiliki usaha, maka uang bantuan boleh dibelikan keperluan keluarga yang penting.

“Uangnya untuk menambah modal usaha atau memperluas usaha. Kalau sudah punya usaha, boleh untuk keperluan keluarga yang penting, seperti keperluan sekolah anak,” kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Jelaskan Cara Ajukan Pinjaman Modal kepada Warga Baubau

Di kantor pos itu, kepala negara juga sempat melihat proses penyerahan BLT BBM. “Prosesnya sudah baik ya,” tuturnya.

Turut hadir mendampingi Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com