Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saran Jokowi Usai Dengar Curhat Warga yang Ingin Jaminkan Ijazah untuk Dapat Modal

Kompas.com - 27/09/2022, 12:32 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketika berkesempatan bertemu presiden, tidak jarang momen langka ini dimanfaatkan warga untuk berbincang-bincang dan menyampaikan keluh kesahnya.

Hal ini juga terjadi ketika Presiden Joko Widodo memberikan bantuan subsidi upah (BSU) di Kantor Pos Baubau, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (27/9/2022).

Seorang warga bernama Rahmat Irwanto bertanya kepada Presiden Jokowi mengenai ijazah sarjana yang dimiliki apakah bisa dimanfaatkan sebagai jaminan untuk mendapatkan modal dari Bank BUMN.

"Baru lima tahun lalu saya lulus. Bisakah ijazah saya dijadikan sebagai modal di BUMN, entah itu Bank BRI, entah Bank Mandiri, karena mengingat startup yang bapak sampaikan kemarin sudah menjamur Pak?” tanya Rahmat kepada Jokowi, sebagaimana dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa siang.

Baca juga: Penyaluran BLT BBM Capai 95,9 Persen, Jokowi: Akhir Tahun Penyaluran Selesai

Presiden Jokowi kemudian menjawab bahwa ada dua cara yang dapat dipilih oleh Rahmat jika ingin mengajukan pinjaman.

Cara pertama, yaitu melalui skema kredit usaha rakyat (KUR).

"Pertama coba dengan yang namanya KUR. KUR itu bisa sampai Rp 500 juta," kata Presiden Jokowi.

Cara kedua, menurut presiden, adalah melalui venture capital yang juga terdapat di BUMN.

"Kalau misalnya punya platform, punya aplikasi, berguna untuk petani untuk nelayan atau untuk UMKM bisa ikut pitching," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: 80 sampai 90 Persen Startup Gagal Saat Merintis

Lebih lanjut, kepala negara menyarankan kepada Rahmat untuk mempersiapkan proposal penawaran dan memaparkan proposal yang berisikan kesiapan, kemampuan, dan keuntungan yang bisa diberikan.

"Sekali lagi, orang mau meminjamkan ke kita itu akan melihat performa, lihat kinerja, lihat apa yang ditawarkan, apa yang diprospek. Kalau bagus bisa saja tanpa agunan, pitching itu enggak ada agunan," ujar Jokowi.

Menurut presiden, dalam proses pitching nanti akan melalui serangkaian proses seleksi dan hanya produk dengan kualitas baik yang akan terpilih.

"Yang paling mudah kalau memang barangnya bagus, produk aplikasinya bagus, produk platformnya bagus, itu bisa pitching. Biasanya (dari) seribu orang, hanya 10 orang yang dipilih, dipilih yang bagus-bagus. Tapi, kalau Rahmat punya yang bagus, berani, itu kompetisi," jelas presiden.

Baca juga: Buka BUMN Startup Day, Jokowi: Startup Mestinya Lihat Kebutuhan Pasar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com