Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei CSIS: 43,9 Persen Pemilih Muda Merasa Tak Bebas Kritik Pemerintah

Kompas.com - 26/09/2022, 17:45 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Centre for Strategic and International Studies menunjukkan, ada 43,9 persen pemilih muda berusia 17-39 tahun yang merasa tidak bebas menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Berdasarkan survei ini, hanya ada ada 54,3 persen responden yang merasa bebas mengkritik pemerintah, sedangkan 1,8 persen lainnya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

"Ada satu indikator yang publik di populasi muda ini terbelah, terutama soal kebebasan dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah," kata Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes, Senin (26/9/2022).

Baca juga: Survei CSIS: Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Kalangan Pemilih Muda

Menurut Arya, angka tersebut merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepuasan publik pada praktik demokrasi di Indonesia.

Arya menyebutkan, beberapa indikator kebebasan sipil lainnya tergolong cukup baik di mana responden yang merasa bebas menyampaikan pendapat di muka umum ada sebanyak 71,1 persen.

Kemudian kebebasan pers (71,1 persen), bebas berekspresi di ruang publik (73,7 persen), bebas berserikat, berkumpul, dan berorganisasi (82 persen), serta kebebasan akademik (82,7 persen).

Baca juga: Survei CSIS: Pemilih Muda Inginkan Pemimpin yang Jujur dan Tak Korupsi

Merespons temuan tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahen menilai, hal itu semestinya menjadi bahan koreksi oleh pemerintah.

"Meskipun ada 54 persen yg merasa tidak takut atau merasa bebas tapi ada angka yg signifikan 43,9 persen itu harus menjadi perthatian bersama. Ya mungkin (ada) upaya-upaya intimidasi, kekerasan, atau bahkan kriminalisasi," ujar Herzaky.

Menurut Herzaky bentuk intimidasi yang dialami saat ini berbeda dari masa Orde Baru, di mana kini intimidasi dilakukan dengan melakukan doxing maupun peretasan.

"Kalau zaman dulu zaman Orba mungkin ketakutannya adalah mendadak ada intel datang atau pakai senjata secara langsung, kalau sekarang kan enggak. Sekarang yang paling menakutkan adalah doxing, ada doxing di media sosial, kemudian diretas," kata dia.

Baca juga: Survei CSIS: Di Kalangan Pemilih Muda, Anies Unggul secara Head to Head Lawan Prabowo dan Ganjar

Ia menegaskan, maraknya aksi doxing maupun peretasan akhir-akhir ini tidak boleh dianggap remeh karena menurut dia tidak ada orang yang mau data-data pribadinya diumbar ke publik, terutama data pribadi.

Adapun survei ini diselenggarakan CSIS pada 8-13 Agustus 2022 kepada 1.200 responden berusia 17-39 tahun di 34 provinsi se-Indonesia.

Survei ini memiliki margin of error +/- 2,48 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com