Prabowo, Panglima TNI, KSAD Dudung Hadiri Rapat di DPR Hari Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman memenuhi panggilan DPR RI, Senin (26/9/2022).

Mereka diundang ke DPR dalam rangka melaksanakan rapat kerja.

Pantauan Kompas.com di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Senin, Prabowo, Andika, hingga Dudung duduk di satu meja yang sama.

Baca juga: Panglima TNI Diharap Tegakkan Hukum Kasus Mutilasi 4 Warga Sipil di Mimika

Turut hadir Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Namun, tidak tampak ada Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo.

Adapun sebelum memasuki ruang rapat, Dudung dan Prabowo datang berdampingan terlebih dahulu. Sementara itu, Andika tiba tak lama kemudian.

Isu disharmoni di TNI

Pada rapat Komisi I DPR pada 5 September lalu, Dudung tak hadir mendampingi Andika.

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon pun menghembuskan isu ketidakharmonisan di antara keduanya. 

"Ini semua menjadi rahasia umum, Pak. Rahasia umum, Jenderal Andika. Di mana ada Jenderal Andika, tidak ada KSAD. Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada KSAD di situ," ujar Effendi Simbolon.

Baca juga: Effendi Simbolon: Sudah Rahasia Umum, di Mana Ada Jenderal Andika, Tidak Ada KSAD Dudung

Effendi mengatakan, isu ketidakharmonisan di tubuh TNI bukan kali ini saja terjadi. Di era kepemimpinan sebelumnya pun hal serupa juga terjadi.

"Masa setiap ada Panglima dari Panglima ke KSAD begitu terus? Dari zaman Pak Moeldoko ini. Pak Moeldoko ke Pak Gatot begini, Pak Gatot ke Pak Hadi begini, Pak Hadi ke Pak Andika begini, Pak Andika ke Pak Dudung begini. Sampai kapan pak?" kata Effendi.

Sementara itu, Andika menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki masalah dengan Dudung.

"Ya, dari saya tidak ada (masalah) karena semua yang berlaku sesuai peraturan perundangan tetap berlaku selama ini, jadi enggak ada yang kemudian berjalan berbeda," kata Andika.

Ia mengungkapkan, selama menjabat sebagai Panglima TNI, dia hanya menjalankan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) sesuai dengan peraturan perundangan.

Namun, bukan menjadi masalahnya jika peraturan tersebut dianggap berbeda oleh pihak lain.