Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Bergabung dengan Pemerintahan Jokowi, Nasdem Disebut Sulit Usung Anies Baswedan Jadi Capres

Kompas.com - 23/09/2022, 18:48 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis politik Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai, sulit bagi Partai Nasdem untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

Pasalnya, Nasdem masih berada di lingkar pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sementara, nama Anies identik dengan oposisi.

"Nasdem kan bisa kita rasakan, posisi sebagai the ruling party (partai yang berkuasa) sedikit banyaknya meyulitkan untuk mengusung Anies," kata Pangi kepada Kompas.com, Jumat (23/9/2022).

Baca juga: Tak Kunjung Umumkan Koalisi dengan Nasdem-PKS, Demokrat: Perbedaan Tentu Ada

Selain itu, Pangi menilai, Nasdem juga berada di posisi sulit karena berencana berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebabnya, Demokrat dan PKS merupakan partai oposisi.

Menurut dia, secara etika politik, Nasdem harus menarik mundur tiga menterinya di Kabinet Indonesia Maju jika hendak berkoalisi dengan Demokrat dan PKS.

Sementara, jika langkah itu ditempuh, eksistensi Nasdem pada pemilu mendatang bisa jadi taruhan.

"Ini mungkin dilema kebatinan yang dialami Nasdem," ujar Pangi.

Baca juga: Anies Dinilai jadi Kandidat Capres Terkuat yang Akan Diusung Koalisi Nasdem-PKS-Demokrat

Pangi mengatakan, posisi Nasdem sangat berbeda dengan Demokrat dan PKS. Kedua partai disebut tak punya beban politik lantaran sejak awal sudah berada di luar pemerintahan.

Padahal, Demokrat dan PKS merupakan partai pengikut yang menanti keputusan Nasdem.

"Sebenarnya poros koalisi ini juru kuncinya ada pada Partai Nasdem, PKS dan Demokrat menurut saya jalan dan ikut saja," ucap dia.

Meski sulit, Pangi berpendapat, Nasdem tetap berpeluang besar berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Ini karena keinginan besar Nasdem untuk mengusung Anies sebagai calon presiden.

Jika Nasdem bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan atau Gerindra, maka, mustahil mereka mencalonkan Anies.

Sebabnya, PDI-P dipastikan akan mengusung kadernya sendiri antara Puan Maharani atau Ganjar Pranowo, pun Gerindra bakal mencalonkan Prabowo Subianto.

Sebaliknya, Demokrat hanya nyaman berkoalisi dengan Nasdem karena sejarah kerenggangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Megawati Soekarnoputri, demikian pula dengan PKS yang berambisi mendukung pencalonan Anies.

Oleh karenanya, yang paling masuk akal bagi Nasdem adalah berkoalisi dengan Demokrat dan PKS.

Halaman:


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com