Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra dan Prabowo Disebut Berkepentingan Jaga Pemilu 2024 Berlangsung Jurdil

Kompas.com - 22/09/2022, 08:48 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa partainya berkepentingan untuk menjaga Pemilu 2024 untuk berlangsung jujur dan adil.

Begitu juga, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) dari partai tersebut berkepentingan menjaga jalannya Pemilu.

"Satu suara pun bagi Gerindra itu akan menentukan masa depan bangsa. Karena kami merasakan bagaimana pemilu 2009, 2014, dan 2019 begitu berat. Tekanan, intervensi, dan ancaman datang dari luar dalam," kata Muzani dalam keterangannya, Rabu (21/9/2022).

"Menjaga suara Gerindra, suara Pak Prabowo pagi, siang, malam sulitnya bukan main," ujarnya lagi.

Baca juga: Gerindra Tempuh Jalur Hukum Terkait Baliho yang Dinilai Jegal Prabowo Nyapres

Oleh karena itu, kata Muzani, Gerindra ingin pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024 berlangsung dengan jujur dan adil.

Begitu pula, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) berlangsung jujur dan adil.

"Maka, kalau ada keinginan agar pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil, Gerindra dan Prabowo Subianto paling berkepentingan di sini," kata Muzani.

"Kalau ada pandangan bahwa pemilu 2024 akan berlangsung tidak adil, partai dan capres yang paling berkepentingan namanya adalah Gerindra dan Prabowo," ujarnya melanjutkan.

Bukan tanpa alasan, Muzani mengklaim berdirinya Gerindra adalah untuk membela kepentingan rakyat.

Baca juga: Jokowi Disebut Dukung Prabowo, Gerindra: Hubungan antara Presiden dan Pembantunya

Oleh karena itu, Gerindra disebut tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan rakyat melalui Pemilu.

"Kami berharap bisa menjaga kepercayaan itu pada Pemilu 2024," ujarnya.

Diketahui, belakangan ini isu mengenai Pemilu 2024 akan berlangsung curang atau tidak jujur dan adil mengemuka.

Hal ini dilontarkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY mengatakan, karena adanya informasi tersebut, ia mesti turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, pada 15 September 2022.

Baca juga: Gerindra Sebut Ada Pihak yang Ingin Jegal Prabowo Nyapres

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com