Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Sepakat dengan Megawati yang Tak Ingin Ganti Nomor Urut Parpol

Kompas.com - 20/09/2022, 22:26 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani setuju dengan pandangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal nomor urut partai politik (parpol) pada Pemilu 2024.

Ia menilai, pandangan Mega terkati tak perlu ganti nomor urut adalah hal yang cukup logis untuk efisiensi pengeluaran parpol di masa kampanye.

“Gerindra tidak keberatan, tidak punya masalah. Bahkan kami menerima pandangan itu selagi itu menjadi sebuah kesepakatan,” tutur Muzani ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

“Memang itu akan memberi efisiensi paling tidak di internal partai masing-masing di dalam mengeluarkan biaya pemilu, dalam sosialisasi nomor urut,” ungkapnya.

Baca juga: Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Diganti, Gerindra: Mungkin Konsultasi Dukun

Namun demikian, menurut Muzani, situasi tersebut perlu kesepakatan bersama antar partai politik (parpol), DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta pemerintah.

Sebab, pengambilan nomor urut parpol masuk dalam tahapan penyelenggaraan pemilu.

“Di tahapan itu memungkinkan. Karena kalau alasannya penghematan, kami merasa itu benar,” ujar dia.

Di sisi lain, dengan tidak berubahnya nomor urut parpol, lanjut Muzani, juga membawa keuntungan terkait elektoral.

Sebab, masyarakat sudah familiar dengan nomor urut parpol, sehingga tak perlu mengulang sosialisasi lagi.

“Iya asosiatifnya seperti itu. Gerindra (dikenal) nomor urut 2,” ujarnya.

Baca juga: Usul Megawati Hapus Pengundian Nomor Urut Disebut Ganggu Tahapan Pemilu 2024

Diketahui Megawati mengusulkan agar nomor urut parpol pada Pemilu 2024 sama dengan nomor urut pada Pemilu 2019.

Alasannya pergantian nomor urut tiap kali penyelenggaraan pemilu membawa beban biaya untuk parpol.

"Karena secara teknis itu kan harus ganti lagi dengan bendera atau alat peraga yang begitu banyak sehingga bagi kami itulah yang saya sampaikan,” sebut Mega di Seoul, Korea Selatan, Jumat (16/9/2022).

Baca juga: Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Berubah, Politikus PKS: Ide Bagus, tetapi ...

Sementara itu Direktur Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menilai setiap parpol mesti memiliki kesetaraan.

Salah satu implementasinya adalah dengan pengundian nomor urut pada tahapan Pemilu 2024.

“Kalau menurut saya, setiap parpol harus mendapatkan perlakuan yang sama. Dengan adanya pengundian nomor urut maka baik partai yang baru ataupun yang lama mendapatkan kesetaraan,” jelasnya dalam pesan tertulis kepada Kompas.com, Minggu (18/9/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Nasional
Kasus Pengemudi Fortuner Pakai Palsu Pelat TNI: Pelaku Ditangkap, Dilaporkan ke Puspom dan Bareskrim

Kasus Pengemudi Fortuner Pakai Palsu Pelat TNI: Pelaku Ditangkap, Dilaporkan ke Puspom dan Bareskrim

Nasional
Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri...

Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri...

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Nasional
Soroti Kasus 'Ferienjob', Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Soroti Kasus "Ferienjob", Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com