Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkominfo: Serangan Siber Tak Bisa Dicegah, Terjadi Terus-menerus

Kompas.com - 19/09/2022, 16:48 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, saat ini pemerintah sedang melakukan evaluasi sistem untuk penanganan serangan siber.

Dia mengungkapkan, serangan siber tidak bisa dicegah dan terjadi secara terus-menerus.

"Kita melakukan evaluasi itu bagaimana untuk lebih meningkatkan keseluruhan sistem dalam rangka untuk ke penanganan atau pencegahan serangan siber," ujar Johnny di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/9/2022).

Baca juga: 1.261 Notifikasi Dikeluarkan Sepanjang 2022, BSSN: Bentuk Pencegahan Serangan Siber

"Karena serangan siber tentu tidak bisa dicegah, dia berlangsung terus menerus," lanjutnya.

Oleh karena itu, dia mengatakan, evaluasi akan menyasar dua hal, yakni pada konteks perlindungan sistem, dan penanganan insiden atau serangan siber.

Johnny menuturkan, untuk menangani insiden serangan siber diperlukan sejumlah persiapan.

Misalnya, dengan menguji andal atau tidaknya sebuah sistem elektronik di kementerian/lembaga.

"Tetapi untuk sektor privat semua penyelenggara sistem elektronik atau institusi-institusi privat yang melakukan atau menyediakan sistem elektronik itu juga sama harus menyiapkan agar bisa tahan terhadap serangan siber," tegas Johnny.

Baca juga: Serangan Siber Bjorka dan Kebocoran Data, Tanggung Jawab Siapa?

Sementara itu, saat disinggung soal perkembangan pengamanan data yang telah dibocorkan oleh hacker Bjorka baru-baru ini, dia menyebut Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) saat ini sedang bekerja.

Penanganan yang dilakukan BSSN saat ini hanya bersifat jangka pendek.

"Tapi untuk jangka menengah dan panjang, penanganannya kan harus dilakukan dengan baik. Yang pertama pasti dari bagaimana konsolidasi di sektor penyelenggara negara yaitu dengan membentuk satuan tugas yang sudah dikoordinasikan langsung oleh Bapak Menko Polhukam (Mahfud MD)," jelas Johnny.

"Juga kita melakukan pendalaman-pendalaman teknis karena tidak saja regulasi, pasti dibutuhkan juga teknis sistem dan perangkat dan SDM," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com