Pemerintah Blokir Rekening Lukas Enembe Senilai Rp 71 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah telah memblokir rekening Gubernur Papua Lukas Enembe senilai Rp 71 miliar.

Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Enembe sebagai tersangka dugaan gratifikasi senilai Rp 1 miliar.

“Saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas Enembe per hari ini itu sebesar Rp 71 miliar yang sudah diblokir, jadi bukan Rp 1 miliar,” kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Baca juga: Mahfud MD: Kasus Lukas Enembe Bukan Rekayasa Politik!

Mahfud meminta Enembe memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.

Dia menjamin Enembe akan dilepas, apabila dalam pemeriksaan, KPK tidak memiliki cukup bukti untuk menjeratnya.

“Jika tidak cukup bukti, kami ini semua yang ada di sini menjamin, dilepas, endak ada dihentikan itu,” tegas dia.

Sebaliknya, jika ada bukti, Mahfud meminta Enembe bertanggung jawab atas perbuatannya.

“Tetapi, kalau cukup bukti ya harus bertanggung jawab karena kita sudah bersepakat membangun Papua yang bersih dan damai sebagai bagian dari pembangunan NKRI,” imbuh dia.

Baca juga: Mahfud Sebut Bjorka Sudah Teridentifikasi, Polri: Tim Gabungan Masih Bekerja

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan bahwa KPK telah menetapkan Lukas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Alex memastikan, penetapan tersangka Gubernur Papua itu dilakukan berdasarkan bukti yang cukup.

Menurut dia, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi sebelum menetapkan Enembe sebagai tersangka.

"Tentu kami sudah memiliki cukup alat bukti, kami sudah melakukan klarifikasi dengan beberapa saksi dan kami juga mendapatkan dokumen-dokumen yang membuat kami meyakini bahwa cukup alat bukti untuk menetapkan tersangka," kata Alex.