Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": 37,7 Persen Responden Nilai Kualitas Demokrasi di Indonesia Memburuk

Kompas.com - 19/09/2022, 08:06 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan banyak responden yang menilai kualitas demokrasi Indonesia memburuk ketimbang tahun lalu.

Survei yang berlangsung 6-9 September 2022 itu merekam sebanyak 37,7 persen responden menyatakan kondisi demokrasi Tanah Air merosot.

Kemudian, 13,9 persen responden merasa kondisi demokrasi saat ini sama buruknya.

Di sisi lain, Peneliti Litbang Kompas Arita Nugraheni menyatakan masih ada masyarakat yang menilai kondisi demokrasi baik-baik saja.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Nilai Maraknya Korupsi Jadi Penghambat Demokrasi

Hal itu ditunjukkan dari 23,2 persen responden yang mengungkapkan kondisi demokrasi masih sama baiknya, dan 20,3 persen responden merasa kondisi demokrasi saat ini malah semakin baik.

“Tidak sedikit yang menilai demokrasi di Indonesia masih jalan di tempat. Salah satunya disumbang oleh penilaian responden yang menyebut kondisi demokrasi masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya,” papar Arita dikutip dari Harian Kompas, Senin (19/9/2022).

Namun, survei Litbang Kompas turut menangkap optimisme publik terkait perbaikan demokrasi.

Hal itu ditunjukkan oleh 57,7 persen responden yang meyakini kualitas demokrasi bakal membaik.

“Keyakinan ini disokong oleh baiknya proses pemilu dan kuatnya masyarakat sipil,” kata Arita.

Baca juga: Litbang Kompas: Mayoritas Responden Merasa Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

“Sepertiga bagian responden menyebut berjalannya pemilu di Indonesia menjadi pendukung bagi jalannya demokrasi,” ujar Arita lagi.

Berdasarkan The Economist Intelligence Unit (EIU) pada awal Februari 2022 menyatakan indeks demokrasi Indonesia 2021 berada di angka 6,71 persen dari skala 0-10.

Semakin tinggi angkanya menunjukkan kian baik situasi demokrasi di sebuah negara.

Capaian itu menempatkan peringkat demokrasi Indonesia meningkat dibanding tahun 2020 dari urutan 64 menjadi 52 dari 167 negara.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kontrol Publik terhadap Pemerintah Dianggap Semakin Baik

Namun, Indonesia masih tercatat sebagai negara dalam kategori flawed democracy atau demokrasi cacat.

Sementara itu, jajak pendapat Litbang Kompas melibatkan 504 responden dari 34 provinsi.

Survei dilakukan dengan wawancara melalui telepon, penentuan sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk masing-masing provinsi.

Metode ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error kurang lebih di angka 4,37 persen dalam penarikan sampel acak sederhana.

Baca juga: Litbang Kompas: 77 Tahun Indonesia Merdeka, Mayoritas Anggap Rakyat Belum Maju dan Sejahtera

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com