[POPULER NASIONAL] PDI-P Dinilai Sulit Punya Presiden jika Usung Puan | KSAD Dudung Dianggap Berpolitik

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel tentang survei SMRC yang pesimistis PDI-P punya presiden lagi jika mengusung Puan Maharani menjadi pemberitaan yang banyak dibaca di Kompas.com pada Jumat (16/9/2022).

Selain itu, artikel mengenai sikap KSAD Dudung Abdurachman yang dinilai berpolitik dan tidak profesional menjadi terpopuler.

Kemudian, artikel tentang Partai Demokrat yang dianggap tengah menurunkan daya tawar politiknya juga menarik minat pembaca.

Berikut ulasan selengkapnya.

1. Survei SMRC: PDI-P Berat Punya Presiden Lagi kalau Usung Puan Maharani

Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menilai PDI-P akan sulit memiliki presiden dari kadernya sendiri lagi jika mengusung Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.

Awalnya, pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan, PDI-P memang bisa mengajukan calon presiden (capres) sendiri pada tahun 2024. Dia menduga PDI-P bisa menang pada Pemilu 2024 apabila tidak salah mengambil langkah.

"Logikanya kan begini, PDI-P partai paling besar perolehan suaranya. Dugaan kita di Pemilu 2024, kalau enggak ada kesalahan kebijakan atau kesalahan langkah politik, kemungkinan PDI-P kembali akan jadi nomor satu di 2024 ini," ujar Saiful dalam siaran YouTube SMRC bertajuk "Siapa Calon Presiden PDI-P 2024?", Kamis (15/9/2022).

Baca selengkapnya: Survei SMRC: PDI-P Berat Punya Presiden Lagi kalau Usung Puan Maharani

2. Koalisi Masyarakat Sipil: Sikap KSAD Dudung Cermin Tentara Berpolitik, Tidak Profesional

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, sikap Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurrachman yang memprotes pernyataan anggota DPR RI Effendi Simbolon merupakan cerminan tentara yang berpolitik.

Sikap ini juga disebut sebagai sikap prajurit TNI yang tidak profesional menjalankan tugas menjaga pertahanan negara.

"Sikap tersebut adalah cermin dari tentara berpolitik dan tidak menghormati supremasi sipil, bukan tentara profesional," kata anggota Koalisi dari PBHI Julius Ibrani lewat keterangan pers, Kamis (15/9/2022).

Baca selengkapnya: Koalisi Masyarakat Sipil: Sikap KSAD Dudung Cermin Tentara Berpolitik, Tidak Profesional

3. Tak Ada Deklarasi AHY Capres di Rapimnas, Pengamat: Demokrat Sedang Turunkan Daya Tawarnya

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi menilai Partai Demokrat belum mengetahui secara pasti langkah yang diambil untuk membentuk koalisi pilpres nanti.

Hal ini terlihat dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang tak memberi dukungan secara pasti terkait posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Dengan tidak menyebut secara aklamasi AHY harus menjadi capres atau cawapres, menunjukan internal Demokrat tidak bisa memastikan keputusan akhir dari sikap politik (parpol) koalisi yang akan diajak Demokrat untuk bergabung,” papar Ari pada Kompas.com, Jumat (16/9/2022).

Baca selengkapnya: Tak Ada Deklarasi AHY Capres di Rapimnas, Pengamat: Demokrat Sedang Turunkan Daya Tawarnya