SEOUL, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri enggan disebut "oposisi" saat pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sebab, menurut dia, Indonesia menganut sistem presidensial di mana tidak ada istilah koalisi maupun oposisi.
"Makanya, saya kan enggak pernah mau dibilang oposisi ketika pemerintahan Pak SBY. Kan dibilang PDI Perjuangan menjadi oposisi, ndak," kata Megawati ditemui usai menghadiri Jeju Forum for Peace and Prosperity, Jumat (16/9/2022).
Sebagai informasi, PDI-P menjadi bagian di luar kabinet pemerintahan SBY pada periode pertama dan kedua.
Baca juga: Jejak Kritik Jokowi dan Megawati soal BLT Era SBY, Kini Digelontorkan Lagi
Megawati mengajak semua pihak untuk meluruskan istilah koalisi yang dinilai tidak tepat.
Menurut dia, istilah koalisi bisa menjadi rancu jika berkaca pada sistem presidensial yang dianut negara.
"Karena waktu rakernas kan bahwa Indonesia itu tidak memakai sistem koalisi. Jadi, kalau mau bilang kerjasama boleh," ujar dia,
Baca juga: Pemerintah Naikkan Harga BBM, Megawati: Situasinya Tidaklah Gampang
Oleh karena itu, Megawati mengaku telah membicarakan soal istilah koalisi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dihentikan.
Ia menerangkan, hendaknya ada pembelajaran bagi masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam politik bahwa tidak ada istilah koalisi di Indonesia.
"Kami kan ada penghubung ke KPU, jadi kerancuan ini saya bilang, tolong betul dihentikan dan harus dijelaskan kepada masyarakat dan semua mereka yang bekerja politik," pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.