Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Saya Enggak Mau Dibilang Oposisi Ketika Pemerintahan Pak SBY

Kompas.com - 16/09/2022, 13:32 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

SEOUL, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri enggan disebut "oposisi" saat pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebab, menurut dia, Indonesia menganut sistem presidensial di mana tidak ada istilah koalisi maupun oposisi.

"Makanya, saya kan enggak pernah mau dibilang oposisi ketika pemerintahan Pak SBY. Kan dibilang PDI Perjuangan menjadi oposisi, ndak," kata Megawati ditemui usai menghadiri Jeju Forum for Peace and Prosperity, Jumat (16/9/2022).

Sebagai informasi, PDI-P menjadi bagian di luar kabinet pemerintahan SBY pada periode pertama dan kedua.

Baca juga: Jejak Kritik Jokowi dan Megawati soal BLT Era SBY, Kini Digelontorkan Lagi

Megawati mengajak semua pihak untuk meluruskan istilah koalisi yang dinilai tidak tepat.

Menurut dia, istilah koalisi bisa menjadi rancu jika berkaca pada sistem presidensial yang dianut negara.

"Karena waktu rakernas kan bahwa Indonesia itu tidak memakai sistem koalisi. Jadi, kalau mau bilang kerjasama boleh," ujar dia,

Baca juga: Pemerintah Naikkan Harga BBM, Megawati: Situasinya Tidaklah Gampang

Oleh karena itu, Megawati mengaku telah membicarakan soal istilah koalisi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dihentikan.

Ia menerangkan, hendaknya ada pembelajaran bagi masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam politik bahwa tidak ada istilah koalisi di Indonesia.

"Kami kan ada penghubung ke KPU, jadi kerancuan ini saya bilang, tolong betul dihentikan dan harus dijelaskan kepada masyarakat dan semua mereka yang bekerja politik," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com