Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Eki Baihaki
Dosen

Doktor Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad); Dosen Pascasarjana Universitas Pasundan (Unpas). Ketua Citarum Institute; Pengurus ICMI Orwil Jawa Barat, Perhumas Bandung, ISKI Jabar, dan Aspikom Jabar.

"Layeut" dengan Saudara Sebangsa

Kompas.com - 16/09/2022, 10:17 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

"Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." ~Soekarno

Pendiri bangsa mengingatkan kita akan adanya ancaman yang dihadapi bangsa setelah merdeka. Menurut Soekarno, ketika di bawah penjajahan, musuh terbesar bangsa adalah penjajah.

Namun setelah penjajah pergi, bangsa Indonesia akan dihadapkan pada berbagai masalah yang menguji persatuan dan kesatuan, memicu konflik, bahkan berpotensi perang saudara kalau dibiarkan.

Maka menjadi penting kehadiran FPK singkatan dari Forum Pembauran Kebangsaan, sebagai organisasi mitra pemerintah yang sudah ada di tingkat provinsi dan kabupaten-kota. Eksistensinya sangat dibutuhkan di negara kita yang sangat rentan terhadap konflik.

Perlu ada upaya terstruktur agar program pembauran kebangsaan berjalan optimal untuk menghindarkan fanatisme kesukuan yang memicu konflik.

Menurut Kamus KBBI, arti kata pembauran adalah peniadaan sifat-sifat eksklusif kelompok etnik di dalam masyarakat dalam usaha mencapai kesatuan bangsa.

Arti lainnya dari pembauran adalah perkawinan campuran antara warga negara asli (pribumi) dan warga negara keturunan asing.

Ketua FPK Jawa Barat, Ceu Popong memaknai kata “Pembauran” dengan kata dari bahasa Sunda “Layeut”, artinya kompak, selalu bersama, harmonis, seia sekata.

Sepertinya kita saat ini sedang sibuk “melawan sesama anak bangsa” karena perbedaan pilihan politik dan kepentingan. Belum lagi konflik yang ditimbulkan perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Negeri tercinta hanya akan maju kalau perbedaan-perbedaan yang ada itu tak lagi jadi masalah, dan memiliki cita- cita dan komitmen yang sama untuk bergerak maju.

Namun realitas kehidupan sejak hadirnya media sosial yang masif, kebersamaan dan kekompakan menghadapi tantangan, bahkan ancaman. Mengingat Indonesia memiliki keberagaman latar belakang, suku, ras dan agama.

Menurut sensus BPS tahun 2010, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, dan terdapat 1.340 sub etnis.

Posisi geografis Indonesia yang sangat menguntungkan dan sumber kekayaan alam yang melimpah, selain sebagai rahmat juga berpotensi mengundang sejumlah kerawanan dan ancaman.

Kondisi ini memosisikan Indonesia menjadi ladang perebutan pengaruh negara-negara besar dengan segala cara. Maka diperlukan katahanan nasional yang kokoh dalam menghadapinya.

Agar NKRI tetap utuh, bangsa Indonesia harus memiliki daya tahan dan daya tangkal untuk menghadapi segala persoalan, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com