Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika AHY Singgung Moeldoko dan ‘KLB Abal-Abal’ di Rapimnas Demokrat...

Kompas.com - 15/09/2022, 21:19 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat.

AHY menampik jika elektabilitas partai naik karena gerakan perebutan kekuasaan kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan Moeldoko pada 2021 lalu.

“Jadi elektabilitas kita naik bukan karena siapa?” tanya AHY pada 3.000 perwakilan kader di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022).

“Moeldoko,” jawab para kader Partai Demokrat.

Baca juga: Sindir Pemerintahan Jokowi, AHY: Dulu Dihina-hina BLT Kita

“Kita, saya, juga tidak terima ketika ada ‘wah Demokrat naik karena ada KSP Moeldoko, karena ada 'KLB abal-abal’. Terima kita begitu?” kata AHY.

“Tidak!” sahut para kadernya.

AHY menegaskan salah satu faktor yang meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat karena keberhasilan mematahkan gerakan kudeta kepemimpinan itu.

Namun, ia  tak ingin dianggap memanfaatkan momentum tersebut guna menaikan popularitas partai.

“Boro-boro elektabilitas, enggak ada Rapimnas ini. Yang jelas bukan saya di sini,” ujarnya.

Baca juga: Sebut Pembangunan Infrastruktur Hanya Teruskan Inisiatif SBY, AHY: Tinggal Gunting Pita

Terakhir, AHY meminta para kadernya untuk meningkatkan soliditas dan terus bekerja keras.

Sebab, elektabilitas sangat fluktuatif, sehingga ia berharap semua mesin partai bergerak untuk mempertahankan dan meningkatkan elektabilitas jelang Pemilu 2024.

“Saya berharap dengan melihat trend positif ini, justru kita semakin semangat, semakin punya kepercayaan diri, bukan semakin jumawa. Tapi confident, bahwa kita kalau serius berjuang dan bersatu bisa meningkatkan ini semua,” katanya.

Diketahui, beberapa kader Partai Demokrat sempat melakukan upaya untuk menggulingkan kepemimpinan AHY.

Baca juga: Klaim-klaim AHY Soal Keberhasilan SBY Dibandingkan Jokowi

Dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat tandingan di Deli Serdang, 5 Maret 2021, Moeldoko dipilih sebagai ketua umum.

Namun, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tidak mengesahkan kepemimpinan Partai Demokrat versi Moeldoko.

Buntutnya, Partai Demokrat melakukan pemecatan pada sejumlah pihak yang terlibat pada gerakan itu seperti Johni Allen Marbun, Marzuki Alie, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Darmizal, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya.

Di sisi lain, berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas Juni 2022, elektabilitas Partai Demokrat berada di posisi ketiga dengan presentase 11,6 persen.

Elektabilitas tertinggi diraih PDI-P dengan 22,6 persen, menyusul Partai Gerindra yang meraih 12,5 persen.

Baca juga: AHY Minta Kader Demokrat Bangga Jadi Oposisi Pemerintah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com