KPK Yakin 2 Korporasi dalam Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Dermaga Sabang Divonis Bersalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa majelis hakim akan menjatuhkan vonis bersalah dan menjatuhkan hukuman sesuai tuntutan jaksa dalam kasus yang menyeret PT Nindya Karya (Persero) dan PT Tuah Sejati.

Kedua korporasi itu menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006-2011.

"Dari seluruh fakta persidangan, kami yakin majelis hakim akan sependapat dengan uraian analisis yuridis tuntutan tim kaksa KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (15/9/2022).

Baca juga: 2 Korporasi Dalam Kasus Dugaan Korupsi Dermaga Sabang Divonis Hari Ini

Ali menyatakan, sebagai efek jera, pemidanaan para pelaku korupsi tidak hanya harus dihukum penjara, tetapi juga denda dan uang pengganti.

Dalam kasus ini, KPK menuntut agar hakim menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 900 juta kepada PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati.

Selain itu, PT Nindya Karya juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 44.681.053.100, sedangkan PT Tuah Sejati dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 49.908.196.378

"Penting bila meraka pun juga dapat dihukum dengan denda, kewajiban pembayaran uang pengganti dari hasil korupsi yang dinikmatinya, serta perampasan asset yang berasal dari kejahatan korupsi," kata Ali.

Baca juga: Bacakan Pleidoi, PT Nindya Karya Persero Bantah Terlibat Korupsi Dermaga Sabang

Menurut jaksa, kedua korporasi itu telah memperkaya sembilan pihak, yakni kuasa PT Nindya Sejati Joint Operation Heru Sulaksono, pejabat pembuat komitmen (PPK) Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta almarhum Ramadhani Ismi.

Kemudian, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Almahrum Syaiful Achmad, pegawai PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Aceh sebagai Kepala Proyek Pembangunan Darmaga Sabang Sabir Said dan Kepala BPKS merangkap kuasa pengguna anggaran (KPA) tahun 2004 Zubir Rahim.

Selanjutnya, Pejabat Kepala BPKS sekaligus pengguna anggaran Februari-Juli 2010, Nasruddin Daud dan Kepala BPKS merangkap KPA tahun 2011 Ruslan Abdul Gani, tenaga lepas BPKS Ananta Sofwan dan pimpinan proyek tahun 2004 Zulkarnaen Nyak Abbas dan Direktur PT Budi Perkasa Alam tahun 2007-2008 Zaldy Noor.

Baca juga: Kasus Dermaga Sabang, Jaksa Sebut PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati Raup Untung Tak Wajar

Selain itu, dua korporasi itu disebut telah memperkaya Komisaris Utama PT Budi Perkasa Alam Pratomo Sentosanengtyas, Dirut PT Swarna Baja Pacific Pandu Lokiswar Salam dan terakhir Direktur CV SAA Inti Karya Teknik sekaligus Komisaris Utama PT Budi Perkasa Alam Askaris Chioe.

Dalam perkara ini, PT Nindya dan PT Tuah Sejati melakukan kerja sama pada tahun 2004 untuk menjalankan proyek pembangunan di Dermaga Sabang. Kerja sama keduanya diberi nama Nindya Sejati JO.

Mestinya proyek pembangunan di Dermaga Sabang dilakukan dengan lebih dulu melakukan pelelangan terbuka. Namun, Nindya Sejati JO selalu terpilih sebagai pemenang lelang proyek di Dermaga Sabang sejak tahun 2004 sampai 2011.

Baca juga: Kasus Dermaga Sabang, PT Nindya Karya Persero Dituntut Uang Pengganti Rp 44 Miliar, PT Tuah Sejati Rp 49 Miliar

Jaksa mengatakan, hal tersebut menyebabkan Nindya Sejati JO memberi keuntungan senilai Rp 44,6 miliar untuk PT Nindya Karya dan Rp 49,9 miliar pada PT Tuah Sejati.