KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menindaklanjuti arahan yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022.
Adapun tindaklanjut arahan tersebut dibahas lebih lanjut dalam high level Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi 2022 dengan tema “Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan: Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan”.
Ia menilai, Rakorpusda itu menjadi salah satu agenda penting dalam memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna merumuskan program kebijakan pengendalian inflasi pada tataran implementatif pascapenyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
“Dampak dari kondisi global masih sulit untuk dikendalikan, tetapi kita berupaya untuk menjaga harga domestik dengan sekaligus menjaga rantai pasoknya, yakni utamanya komoditas pangan," tutur Menko Airlangga, dikurip dari ekon.go.id, Rabu (14/9/2022).
TPIP dan TPID, lanjut dia, akan terus bersinergi dan gotong-royong melakukan extra effort untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan pencapaian inflasi Indonesia.
Baca juga: Hadapi Krisis Global, Menko Airlangga Perkuat Kebijakan Industri Pangan
Hal tersebut dikatakan oleh Menko Airlangga dalam sambutannya saat Rakorpusda Pengendalian Inflasi 2022, di Surabaya, Rabu.
Sebagai informasi, per Agustus 2022, inflasi Indonesia tercatat sebesar 4,69 persen year-on-year (yoy) atau lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi Juli 2022 sebesar 4,94 persen yoy.
Inflasi yang meningkat pada Juli 2022 didorong oleh berbagai faktor, yaitu lonjakan inflasi volatile food yang tercatat sebesar 11,4 persen yoy dan telah berhasil ditekan pada Agustus menjadi sebesar 8,93 persen yoy.
Hal itu seiring dengan upaya TPIP dan TPID dalam melakukan extra effort pengendalian inflasi di samping kondisi cuaca yang lebih kondusif.
Kemudian, menurut data Badan Pangan Nasional, per minggu pertama September 2022, ketahanan stok komoditas bawang putih, daging ayam, dan daging sapi berada dalam level aman di 34 provinsi.
Sementara itu, stok komoditas cabai besar dalam kondisi rawan di 17 provinsi dan rentan atau tidak aman di 10 provinsi. Sedangkan yang masih perlu diwaspadai adalah stok komoditas cabai rawit yang dalam kondisi rawan di 14 provinsi dan rentan di 10 provinsi.
Baca juga: Pengendalian Inflasi Pangan dan Pengembangan Klaster
Menko Airlangga mengatakan, urgensi menstabilkan harga pangan adalah karena kontribusi makanan terhadap kemiskinan mencapai 74,1 persen. Implikasi inilah yang menaikan harga bahan pangan dan meningkatkan kemiskinan.
“Beras merupakan komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan. Kontribusi beras terhadap kemiskinan per Maret 2022 mencapai 23,04 persen di desa dan 19,38 persen di kota. Secara umum, pada Agustus 2022 perkembangan inflasi indeks harga konsumen (IHK) tercatat sebesar 4,69 persen dengan inflasi pangan bergejolak turun menjadi 8,93 persen,” ujar Menko Airlangga.
Mencermati kondisi tersebut, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengatakan, seluruh daerah untuk lebih fokus pada program-program yang dapat segera menstabilkan harga dan memastikan ketersedian pasokan. Di antaranya adalah perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD), terutama untuk daerah surplus atau defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas.
“Perlu untuk meningkatkan pelaksanaan Operasi Pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder. Khususnya dalam meningkatkan program Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga (KPSH) untuk segera menstabilkan harga beras,” ucap Menko Airlangga.
Baca juga: Soal Kenaikan Harga BBM, Menko Airlangga: Kita Tunggu Saja