JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong kerja sama antarnegara untuk mewujudkan dunia kerja baru yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki resiliensi.
Hal ini disampaikan Ma'ruf saat mememberikan pidato kunci dalam sesi pembukaan pertemuan Menteri Ketenagakerjaan Negara G20, Selasa (14/9/2022) secara virtual.
"Pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin mendorong kerja sama kita semua untuk mewujudkan dunia kerja baru yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki resiliensi," kata Ma'ruf, dikutip dari keterangan video.
Baca juga: Wapres Maruf Amin Sebut Pekerja Perlu Bantuan Adaptif, Ini 4 Langkahnya
Menurut Ma'ruf, tujuan tersebut dapat tercapai bila pemulihan dunia kerja berorientasi pada manusia atau pekerja.
Ma'ruf mengatakan, hal itu dapat terwujud dengan melakukan empat langkah. Pertama, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan aman bagi pekerja.
Ia mencontohkan, pemerintah Indonesia terus berupaya memenuhi hak-hak pekerja penyandang disabilitas dengan menyediakan infrastruktur inklusif.
Pemerintah, lanjut Ma'ruf, juga berusaha meningkatkan askes pendidikan secara inklusif bagi pekerja.
"Dalam rangka menjaga keamanan pekerja di tengah pandemi, seluruh pekerja memperoleh vaksin gratis," ujar dia.
Baca juga: Kemenaker Sepakat Bahas 3 Isu Ketenagakerjaan di Pertemuan Tingkat Menaker G20
Kedua, Ma'ruf menekankan perlunya memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak pandemi dengan memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja yang adaptif.
Ia mengatakan, di Indonesia, hal ini menjadi bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional, berupa Program Bantuan Subsidi Upah, Program Kartu Pra-Kerja, Program Bantuan Produktif Usaha Mikro, dan Program Padat Karya di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Ketiga, memperkuat kemampuan inovasi dan literasi pekerja, khususnya di bidang-bidang yang akan menciptakan lapangan kerja baru di masa depan, seperti teknologi digital dan ekonomi hijau.
Baca juga: Kemenaker Sepakat Bahas 3 Isu Ketenagakerjaan di Pertemuan Tingkat Menaker G20
Ia mencontohkan, pemerintah Indonesia terus meningkatkan literasi digital pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) demi mencapai target 30 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital pada 2024.
"Keempat, meningkatkan daya saing pekerja dalam menghadapi tantangan global melalui skilling, reskilling, dan upskilling yang dilakukan secara terus menerus," kata Ma'ruf.
Terkait hal itu, kata dia, pemerintah terus membangun Balai Latihan Kerja Komunitas untuk memenuhi kebutuhan pelatihan vokasi dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta/industri dan akademisi atau kalangan pendidikan tinggi.
Ia mengatakan, pelatihan yang diberikan kepada pekerja didasarkan pada konsep link and match agar sejalan dengan kebutuhan dunia kerja.