JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P Effendi Simbolon mengatakan, dirinya meminta maaf langsung kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait pernyataannya yang menyebut TNI "gerombolan lebih-lebih organisasi masyarakat (ormas)".
Effendi menjelaskan, pertemuannya dengan Jenderal Andika telah berlangsung pada Selasa (13/9/2022) siang.
"Kemarin saya jam 12 ada di kantor beliau (Andika). Saya ingin menanyakan sikap-sikap TNI dan saya juga menyampaikan maaf saya. Jadi saya mendahului dari yang difasilitasi oleh pak ketua saya," ujar Effendi dalam jumpa pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022).
Baca juga: Sebut TNI Gerombolan Lebih-lebih Ormas, Effendi Simbolon PDI-P Minta Maaf
Effendi mengeklaim dirinya telah dimaafkan oleh Andika. Sebab, dalam pertemuan itu, Andika menyampaikan bahwa sudah tidak ada masalah antara dirinya dan Effendi.
"Pak Panglima menyampaikan tidak ada masalah, jadi sangat clear. Silakan teman-teman menanyakan langsung, lebih elok kalau yang bersangkutan menyampaikannya," tuturnya.
Effendi juga menekankan tidak pernah memiliki niat untuk menyamakan TNI dengan ormas.
"Demi Allah, demi tuhan, saya tidak pernah men-judge sebagaimana yang beredar. Apalagi saya sendiri juga bagian dari keluarga besar dari TNI," imbuh Effendi.
Pernyataan kontroversial Effendi disampaikan dalam rapat bersama Andika, Wamenhan Muhammad Herindra, dan kepala staf angkatan, kecuali Dudung di Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).
Awalnya, Effendi mengaku geram karena menemukan banyak ketidakharmonisan dan ketidakpatuhan yang terjadi di tubuh TNI.
Effendi juga menyoroti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurrachman yang tidak datang rapat.
Padahal, Andika, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo memenuhi panggilan Komisi I.
Baca juga: Jenderal Intelijen TNI AD Kritik Keras Effendi Simbolon
Effendi pun mempertanyakan apa yang sedang terjadi di tubuh TNI.
"Semua ini kita hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari KSAD, bukan dari Wakasad. Dan dari Menhan, dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini?" ujar Effendi di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).
Effendi mengatakan, selepas rapat pembahasan anggaran, perlu dilakukan rapat khusus yang menghadirkan semua petinggi TNI, termasuk Dudung. Dia menyarankan agar rapat dengan Panglima TNI, KSAD, KSAL, dan KSAU itu digelar saat itu.
"Kami banyak sekali temuan-temuan ini, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan," ujar dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.