JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani belum dapat menyampaikan kepastian soal kemungkinan PPP berkoalisi dengan PDI Perjuangan setelah terjadi pergantian ketua umum partai tersebut.
Ia hanya menegaskan bahwa sejauh ini PPP berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
“Apakah kami akan berkoalisi dengan PDI-P itu tidak bisa bisa kami jawab saat ini,” kata Arsul dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Selasa (13/9/2022).
“Yang jelas kami sudah berkoalisi dengan KIB, dengan PAN dan Partai Golkar,” ujar dia.
Baca juga: SK PPP Diproses Cepat, Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana
Ia menegaskan, PPP tak berniat meninggalkan dua partai politik (parpol) dalam KIB di tengah jalan.
Namun, kerja sama politik antar-parpol jelang Pemilu 2024 masih cair.
Di sisi lain, ketiga parpol KIB masih memiliki keinginan untuk terus mempertahankan keutuhan koalisi.
Namun kebersamaan itu, menurut dia, juga ditentukan kesamaan pandang soal pengusungan figur calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
“Yang jelas tekad kami untuk utuh itu ada, tapi realitas politik nanti akan mengatakan misalnya kami bertiga bisa menyepakati siapa capres dan cawapres. Saya tidak bisa menafikan itu,” ujar dia.
Arsul tak ingin pergantian ketua umum PPP dikaitkan dengan upaya untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan.
“Jangan kemudian seolah-olah ini karena ada grand design, rencana besar PPP untuk berkoalisi dengan (PDI-P) itu terlalu prematurlah,” ujar dia.
Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP diganti dengan Muhammad Mardiono.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengesahkan kepengurusan baru tersebut pada Jumat (9/9/2022).
Di sisi lain, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, pergantian kepemimpinan itu bakal berdampak pada soliditas KIB.
Ia memprediksi bahwa keputusan politik Suharso sangat mungkin dikoreksi oleh Mardiono.