Menko PMK Minta Semua Warga Ikut Kepesertaan BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta semua warga untuk ikut kepesertaan BPJS Kesehatan.

Menurut Muhadjir, kepesertaan BPJS Kesehatan setiap warga ini perlu menjadi perhatian kepala desa setempat. Sebab, dia masih menemukan ibu yang melahirkan dikenai biaya bersalin.

Baca juga: Stunting Wonogiri Turun Jadi 12,8 Persen, Bupati Jekek: Kami Rangking Tiga Se-Jateng Kasus Stunting Terendah

Hal ini dia ungkapkan ketika melakukan kunjungan mendadak ke Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pekan ini.

"Keanggotaan BPJS Kesehatan belum menyentuh semua warga. Masih ada warga yang kemarin melahirkan dikenai biaya. Padahal mereka tidak mampu. Ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama khususnya pimpinan di desa," kata dia dalam siaran pers, Selasa (13/9/2022).

Muhadjir meminta semua warga di kecamatan Ploso diikutsertakan BPJS Kesehatan.

Apabila ada warga yang belum menjadi anggota BPJS dengan skema bantuan APBD, Muhadjir akan membantu mendapatkan bantuan dari pusat.

Tujuannya agar setiap warga mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa membayar sendiri.

"Jangan sampai, misalnya, ibu tidak mampu yang melahirkan dibebani biaya bersalin. Lahir lewat bidan pun bisa diklaim ke BPJS,” ucap Muhadjir.

Baca juga: Targetkan Stunting Turun 12 Persen pada 2026, Pemprov Sulut Fokus di 15 Kabupaten/Kota

Selain soal keanggotaan BPJS Kesehatan, dia mengingatkan pentingnya mencegah stunting pada anak sejak usia dini.

Muhadjir mengingatkan, stunting adalah tanda perkembangan otak yang tidak bagus. Kondisi tubuh pendek merupakan pertanda stunting.

“Seribu hari awal kehidupan, yakni sejak dalam kandungan hingga tahun ibu menyusui, akan menentukan perjalanan hidup anak itu berikutnya. Kalau berhasil, insya Allah akan bagus selanjutnya,” jelas Muhadjir.

Seperti diketahui, saat ini stunting mendapatkan perhatian dan penanganan khusus.

Baca juga: Angka Stunting di Banten 24,5 Persen, BKKBN: 30.000 Ibu Hamil Berisiko Melahirkan Anak Stunting

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi Balita stunting mencapai 24,4 persen pada 2021. Artinya, hampir seperempat balita Indonesia mengalami stunting pada tahun lalu.

Namun demikian, angka tersebut lebih rendah dibanding 2020 yang diperkirakan mencapai 26,9 persen.

Pemerintah menargetkan stunting di Indonesia akan turun menjadi hanya 14 persen pada tahun 2024. Agar dapat mencapai target tersebut, perlu upaya inovasi dalam menurunkan jumlah balita stunting 2,7 persen per tahunnya.