JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan banding atas vonis 7 bulan dan 15 hari terhadap pegiat media sosial, Edy Mulyadi.
Diketahui, vonis itu dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait celotehan Edy mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada akun YouTube pribadinya.
"Langsung mengajukan banding terhadap putusan tersebut," ujar Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Bani Immanuel Ginting melalui keterangan tertulis, Selasa (13/9/2022).
Baca juga: Divonis Ringan, Edy Mulyadi Tempat Jin Buang Anak Bebas
Adapun Edy telah dikeluarkan dari rumah tahanan negara (Rutan) Salemba, Jakarta pada Senin (12/9/2022) malam.
Bani menyatakan, pihaknya menghormati dan melaksanakan penetapan dalam putusan majelis hakim PN Jakarta Pusat yang meminta Edy untuk dikeluarkan dari tahanan.
"Benar, tadi malam (dikeluarkan dari tahanan). Sesuai penetapan dalam putusan kemarin," kata Bani.
Putusan majelis hakim ini lebih rendah daripada tuntutan Jaksa yang meminta Edy divonis 4 tahun penjara.
Baca juga: Vonis Ringan Edy Mulyadi dalam Kasus IKN Tempat Jin Buang Anak yang Berujung Ricuh
Dalam pertimbangannya, hakim mengungkapkan hal yang meringankan terhadap Edy salah satunya yakni telah bersikap sopan selama menjalani persidangan.
Mejelis juga menilai, sebagai terdakwa, Edy telah berterus terang menjelaskan perkara yang menjeratnya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
"Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum," kata hakim ketua Adeng AK dalam sidang di PN Jakarta Pusat, kemarin.
Baca juga: Kuasa Hukum Edy Mulyadi Minta Jaksa Segera Bebaskan Kliennya Sesuai Perintah Hakim
Dalam kasus ini, Edy Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.
Menurut hakim, Edy terbukti membuat kabar angin atau kabar yang tidak pasti terkait pernyataan “tempat jin buang anak” yang disebutkan dalam akun YouTube miliknya.
Hakim berpendapat, tuntutan jaksa yang menilai celotehan Edy telah menimbulkan keonaran di masyarakat dalam bentuk penyebaran berita bohong atau hoaks, tidak terbukti.
Kemudian, Majelis Hakim dalam putusannya juga memerintah jaksa untuk segera mengeluarkan Edy dari rumah tahanan.
Pasalnya, pidana yang dijatuhkan terhadap pegiat media sosial itu telah sama dengan masa penangkapan atau penahanan.
"Oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sama dengan masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa maka perlu diperintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan," kata hakim.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.