Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Pejabat Dibocorkan Bjorka, Fadli Zon: Masa "Hacker" Bisa Mempermalukan Institusi Negara?

Kompas.com - 12/09/2022, 16:48 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, heran mengapa institusi negara bisa dipermalukan oleh hacker (peretas) seperti Bjorka, yang baru-baru ini kerap membocorkan data pejabat negara.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md sudah mengakui bahwa Bjorka membocorkan beberapa data.

"Menurut saya, itu kan mempermalukan sebetulnya. Masa satu orang atau beberapa orang hacker bisa mempermalukan institusi negara atau orang-orang penting di dalam institusi itu ya?" ujar Fadli saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022).

Baca juga: Soal Kasus Munir yang Diungkap Hacker Bjorka, Komnas HAM: Kami Bergerak dari Fakta

Fadli menilai harus ada evaluasi total terkait pertahanan siber di Indonesia.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengambil langkah intervensi terkait kebocoran data yang terjadi baru-baru ini.

"Masa kita diperlakukan seperti itu dan tidak ada resistensi memadai seperti tidak ada pertahanan. Dan ironisnya, netizen kita mayoritas mendukung (apa yang Bjorka lakukan). Ini something wrong," tuturnya.

Untuk itu, Fadli Zon mendorong ada evaluasi terkait perlindungan data milik masyarakat.

Politikus Partai Gerindra ini meminta pemerintah mengatasi masalah kenapa bisa data masyarakat diperdagangkan, diretas, diperjualbelikan, dan diumbar ke ruang digital semudah itu.

"Kita di dunia digital, kalau dulu perang fisik, sekarang cyber war. Harusnya ada persiapan, masa berlalu gitu saja. Siapa yang tanggung jawab. Harus ada yang dimintai pertanggungjawaban," imbuh Fadli.

Baca juga: Mahfud Akui Ada Kebocoran Data Pejabat Negara oleh Hacker Bjorka

Secara terpisah, Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD telah mengakui kebocoran data pejabat negara yang dilakukan peretas atau hacker Bjorka benar-benar terjadi.

Dia mengatakan, sudah mendapat laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait peristiwa kebocoran data itu.

"Saya pastikan bahwa itu memang terjadi, sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analis deputi kerja saya," kata Mahfud saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (12/9/2022).

Akan tetapi, kata Mahfud, kebocoran data yang dilakukan oleh Bjorka bukanlah data yang serius.

Baca juga: Kesibukan Kominfo Saat Akhir Pekan gara-gara Aksi Bjorka

Menurut dia, data yang dibocorkan Bjorka adalah data umum yang bisa diambil di beberapa sumber data.

"Sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia yang bisa diambil dari mana-mana cuma kebetulan sama," papar Mahfud.

Meski bukan data rahasia penting, Mahfud mengatakan, pemerintah sedang menelusuri penyebab hacker itu bisa mengambil data pribadi para pejabat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com