JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, heran mengapa institusi negara bisa dipermalukan oleh hacker (peretas) seperti Bjorka, yang baru-baru ini kerap membocorkan data pejabat negara.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md sudah mengakui bahwa Bjorka membocorkan beberapa data.
"Menurut saya, itu kan mempermalukan sebetulnya. Masa satu orang atau beberapa orang hacker bisa mempermalukan institusi negara atau orang-orang penting di dalam institusi itu ya?" ujar Fadli saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022).
Baca juga: Soal Kasus Munir yang Diungkap Hacker Bjorka, Komnas HAM: Kami Bergerak dari Fakta
Fadli menilai harus ada evaluasi total terkait pertahanan siber di Indonesia.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengambil langkah intervensi terkait kebocoran data yang terjadi baru-baru ini.
"Masa kita diperlakukan seperti itu dan tidak ada resistensi memadai seperti tidak ada pertahanan. Dan ironisnya, netizen kita mayoritas mendukung (apa yang Bjorka lakukan). Ini something wrong," tuturnya.
Untuk itu, Fadli Zon mendorong ada evaluasi terkait perlindungan data milik masyarakat.
Politikus Partai Gerindra ini meminta pemerintah mengatasi masalah kenapa bisa data masyarakat diperdagangkan, diretas, diperjualbelikan, dan diumbar ke ruang digital semudah itu.
"Kita di dunia digital, kalau dulu perang fisik, sekarang cyber war. Harusnya ada persiapan, masa berlalu gitu saja. Siapa yang tanggung jawab. Harus ada yang dimintai pertanggungjawaban," imbuh Fadli.
Baca juga: Mahfud Akui Ada Kebocoran Data Pejabat Negara oleh Hacker Bjorka
Secara terpisah, Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD telah mengakui kebocoran data pejabat negara yang dilakukan peretas atau hacker Bjorka benar-benar terjadi.
Dia mengatakan, sudah mendapat laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait peristiwa kebocoran data itu.
"Saya pastikan bahwa itu memang terjadi, sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analis deputi kerja saya," kata Mahfud saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (12/9/2022).
Akan tetapi, kata Mahfud, kebocoran data yang dilakukan oleh Bjorka bukanlah data yang serius.
Baca juga: Kesibukan Kominfo Saat Akhir Pekan gara-gara Aksi Bjorka
Menurut dia, data yang dibocorkan Bjorka adalah data umum yang bisa diambil di beberapa sumber data.
"Sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia yang bisa diambil dari mana-mana cuma kebetulan sama," papar Mahfud.
Meski bukan data rahasia penting, Mahfud mengatakan, pemerintah sedang menelusuri penyebab hacker itu bisa mengambil data pribadi para pejabat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.