Front Mahasiswa Papua Desak Pembentukan TGPF Kasus Mutilasi di Mimika Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Front Mahasiswa Papua mendesak agar Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kasus mutilasi di Mimika, Papua.

Ketua Front Mahasiswa Papua Rudi Kogoya mengatakan, TGPF perlu dibentuk agar proses penyelidikan kasus mutilasi yang melibatkan enam anggota TNI itu bisa berjalan transparan.

"Kami Mendesak Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo selaku Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia segera merespons kejadian pembunuhan di luar hukum terhadap empat orang warga sipil di Mimika Papua membentuk TGPF yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk memastikan semua proses berjalan dengan secara transparan dan akuntabel," kata Rudi di depan Kantor Komnas HAM, Rabu (7/9/2022).

Baca juga: Cegah Impunitas, Kasus 6 Anggota TNI AD Tersangka Mutilasi di Papua Mesti Dikawal

Selain itu, Rudi juga mendesak agar Panglima TNI Andika Perkasa memproses enam anggotanya di peradilan umum.

Dengan peradilan umum, kata Rudi, bisa memberikan proses peradilan yang adil dan tidak memihak.

"Tujuannya, agar semua proses dapat dipantau oleh publik dan memastikan pemenuhan hak atas kebenaran dan keadilan bagi korban dan keluarganya serta mencegah terjadinya Impunitas," imbuh dia.

Front Mahasiswa Papua juga meminta agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ikut turun tangan dalam kasus mutilasi yang menewaskan empat warga sipil itu.

"Komnas HAM sebagai lembaga independen untuk segera turun melakukan investigasi terkait dengan kasus empat korban mutilasi di timika untuk proses pengungkapan kebenaran peristiwa pembunuhan diluar hukum," papar Rudi.

Terakhir, Front Mahasiswa Papua mendesak DPR RI melanjutkan reformasi peradilan militer dengan merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang dinilai sebagai aturan yang memperkuat impunitas pelaku pelanggaran HAM.

"Langkah tersebut merupakan bentuk dari reformasi akses atas keadilan di Indonesia," pungkas Rudi.

Baca juga: Komnas HAM Mengaku Belum Diberi Akses Temui 6 TNI Tersangka Mutilasi, Ini Jawaban Pangdam

Diberitakan sebelumnya, Penyidik Polisi Militer TNI Angkatan Darat melakukan penahanan sementara terhadap enam prajurit yang menjadi tersangka dugaan kasus mutilasi terhadap empat warga di Mimika, Papua.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Tatang Subarna menjelaskan, alasan dilakukannya penahanan sementara tak lain untuk memudahkan kepentingan pemeriksaan dan penyidikan.

"Saat ini para tersangka ditahan di ruang tahanan Subdenpom XVII/C Mimika terhitung mulai hari Senin tanggal 29 Agustus sampai dengan 17 September 2022," ujar Tatang dalam keterangan tertulis, Selasa (30/8/2022).

Baca juga: Dua Prajurit TNI Berstatus Masih Terperiksa Terkait Kasus Mutilasi di Mimika

Tatang menegaskan bahwa TNI AD akan serius mengungkap tuntas serta memberikan sanksi tegas dan berat terhadap para pelaku.

"(Penerapan sanksi) sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku,” imbuh dia.

Tersangka sejauh ini, penyidik Polisi Militer TNI AD telah menetapkan enam prajurit sebagai tersangka dalam kasus ini.

Dua dari enam tersangka merupakan seorang perwira infanteri berinisial Mayor Inf HF dan Kapten Inf DK.

Sementara sisanya berinisial Praka PR, Pratu RAS, Pratu RPC dan Pratu R. Sedangkan, empat tersangka dari kalangan sipil yakni APL alias J, DU, R, dan RMH.

Untuk tersangka kalangan sipil ditangani pihak kepolisian.