Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Data 105 Juta Penduduk Bocor, KPU: Data Kami Aman!

Kompas.com - 06/09/2022, 21:57 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comKPU RI membantah kebocoran data sekitar 105 juta yang diunggah dan diperjualbelikan di sebuah forum online "Breached Forums" bersumber dari mereka.

Sejumlah komisioner mengeklaim bahwa data penduduk yang terhimpun di KPU RI dalam kondisi aman.

“Sejauh ini koordinasi kami kepada tim satgas keamanan cyber KPU, semua sistem informasi masih kondusif kondisi keamanannya,” ujar Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon, kepada Kompas.com, Selasa (6/9/2022) malam.

Lebih jauh, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik menerangkan bahwa pihaknya terus meng-update ihwal keamanan data ini dengan Gugus Tugas Keamanan Siber.

Baca juga: Adakah Cara agar Data Pribadi Kita Tidak Bocor dan Disalahgunakan?

Sebagai informasi, gugus tugas tersebut sudah dibentuk dalam menjamin keamanan siber Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU RI yang digunakan untuk menghimpun identitas keanggotaan dalam pendaftaran partai politik.

Gugus tugas ini melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bareskrim Polri, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Ketua Divisi Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (14/8/2022).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Ketua Divisi Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (14/8/2022).

“Senin minggu lalu, kami rapat dengan Gugus Tugas Keamanan Siber aplikasi KPU RI. Dalam rapat tersebut, tidak didapati bahwa data keanggotaan partai yang ada dalam aplikasi Sipol bocor. Dan pada hari sebelumnya, juga kami komunikasi dengan pengembang Sipol yang menyatakan hal yang sama,” jelas Idham kepada Kompas.com, Selasa (6/9/2022) malam.

Baca juga: 1,3 Miliar Data Kartu SIM Diduga Bocor, Pengamat Sarankan Registrasi Pakai NIK Dihentikan

“Sampai saat ini tidak ada laporan apapun dari Gugus Tugas Kemanan Siber tentang data keanggotaan partai politik dalam Sipol diretas. Sampai saat ini aplikasi Sipol dalam kondisi aman,” tambahnya.

Idham menyebutkan bahwa dugaan kebocoran data ini tetap menjadi perhatian KPU RI, namun sekali lagi menegaskan bahwa data KPU RI aman.

“Ini tentu menjadi perhatian kami dan kami akan sampaikan di forum rapat pleno,” sebut Idham.

“Yang jelas ini bukan data dari KPU. Itu bukan data milik KPU. Data KPU tetap aman. Itu yang perlu kami tegaskan,” pungkasnya.

Novyana Nurmita Menanggapi adanya kebocoran data nomor kartu seluler pengguna asal Indonesia, Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Dave Laksono meminta pemerintah bertindak tegas untuk bertanggung jawab soal perlindungan data masyarakat.

 

Baca juga: Data 105 Juta Penduduk Milik KPU Diduga Bocor, KPU Bantah

Sebelumnya diberitakan, data sekitar 105 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di sebuah forum online "Breached Forums". Sumber kebocoran data diklaim berasal dari Komisi KPU RI.

Dugaan kebocoran data tersebut terungkap dari unggahan seorang anggota forum, Bjorka, pada 6 September 2022.

Bjorka sebelumnya juga mengungkap dugaan kebocoran data kartu SIM dari 1,3 miliar nomor ponsel Indonesia.

Baca juga: 105 Juta Data Kependudukan Warga Indonesia Diduga Bocor, Diklaim dari KPU

Dalam kebocoran data yang diklaim berasal dari KPU RI, Bjorka mengaku punya data 105.003.428 penduduk, meliputi data NIK, KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan usia.

Data disebut disimpan dalam file berukuran 20 GB atau 4 GB setelah dikompres.

Untuk membuktikan bahwa data itu asli, Bjorka memberikan sekitar dua juta sampel data gratis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com