Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSN Sebut Elektabilitas Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Mandek karena Belum Punya Kendaraan Politik

Kompas.com - 05/09/2022, 19:25 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam bursa calon presiden 2024 diklaim stagnan bahkan cenderung menurun.

Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN) baru-baru ini.

Ganjar Pranowo, dalam survei teranyar LSN, hanya memiliki elektabilitas 18,9 persen. Dengan kata lain, turun dibandingkan survei periode Februari 2022 (19,2 persen) dan Juni 2022 (20,9 persen).

Sementara itu, elektabilitas Anies Baswedan berada di angka 16,8 persen, turun ketimbang survei periode Februari 2022 (18,8 persen) dan Juni 2022 (18,5 persen).

Di sisi lain, elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meningkat dengan tingkat keterpilihan sekitar 30 persen.

Baca juga: Survei LSN: Elektabilitas Prabowo Menguat, Kalahkan Anies-Ganjar

Direktur Eksekutif LSN Gema Nusantara menilai, ada beberapa faktor penyebab elektabilitas Ganjar dan Anies menurun dari hasil survei terbaru. Salah satunya soal kendaraan politik guna berkontestasi pada Pilpres 2024.

"Di antaranya, pertama hingga kini belum jelas partai apa yang akan menjadi kendaraan Ganjar dan Anies untuk maju sebagai capres 2024," kata Gema dalam rilis surveinya, Senin (5/9/2022).

Menurut Gema, peluang Ganjar Pranowo untuk maju sebagai capres lewat PDI-P kian tertutup setelah Puan Maharani, putri Megawati Soekarnoputri, mulai aktif bersafari politik.

Puan, Ketua DPP Bidang Politik PDI-P, sudah didapuk ibunya yang notabene ketua umum partai, sebagai ujung tombak PDI-P dalam menjalin komunikasi politik dengan berbagai partai politik saat ini.

Baca juga: Elektabilitas Prabowo Teratas, LSN Sebut Salah Satunya karena Endorsement Jokowi

"Semakin aktifnya Puan Maharani mensosialisasikan diri sebagai capres mengindikasikan bahwa peluang Ganjar diusung PDI Perjuangan semakin kecil," kata Gema.

"Sedangkan untuk Anies, peluangnya untuk bisa nyapres di 2024 semakin sempit karena Gubernur DKI itu tidak berafiliasi dengan satu partai pun," ujarnya melanjutkan.

Di sisi lain, LSN mengklaim bahwa majunya kedua sosok dianggap publik akan merepresentasikan perang identitas sebagaimana pada Pilpres 2019, kendati saat itu yang bertarung adalah Joko Widodo versus Prabowo Subianto.

"Publik kelihatan masih trauma dengan perang cebong vs kampret yang terjadi pada Pilpres 2019. Hingga kini pendukung Ganjar dan Anies masih gencar bertempur di dunia maya," ungkap Gema.

Baca juga: Survei LSN: Popularitas Prabowo Tertinggi, Disusul Sandiaga dan Anies

Survei LSN kali ini dilakukan pada tanggal 29 Agustus-2 September 2022 di 34 provinsi, dengan populasi seluruh penduduk Indonesia yang minimal berusia 17 tahun (memiliki KTP).

Jumlah sampel sebesar 1.230 responden yang diklaim diperoleh melalui teknik pengambilan secara systematic random sampling.

Ambang kesalahan (margin of error) berkisar di angka 2,79 persen dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) 95 persen.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon (telesurvey) yang diklaim dilaksanakan oleh tenaga terlatih dengan panduan kuesioner.

Baca juga: Survei LSN: Elektabilitas Prabowo Teratas dengan 29,5 Persen

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com