Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: TNI Lembaga Paling Dipercaya Publik, Polri Urutan Ke-11

Kompas.com - 01/09/2022, 09:40 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan TNI di urutan pertama sebagai lembaga yang paling dipercaya publik.

Sebanyak 26 persen responden sangat percaya dengan TNI, 67 persen cukup percaya, 6 persen kurang percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, serta 1 persen tidak tahu dan tidak jawab (TT/TJ).

Posisi kedua ditempati lembaga presiden. Sebanyak 18 persen responden sangat percaya, 71 persen cukup percaya, 9 persen kurang percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, dan 1 persen TT/TJ.

“Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga secara umum, TNI dan presiden masih menduduki puncak, masih nomor satu dan nomor dua,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat merilis "Survei Nasional Penilaian Publik atas Masalah Hukum Terkini dan Kinerja Lembaga Penegak Hukum", Rabu (31/8/2022).

Baca juga: Mahfud MD Sebut Kasus Penembakan Brigadir J Jadi Pertaruhan Kredibilitas Polri dan Pemerintah

Urutan ketiga diduduki Mahkamah Agung. Sebanyak 9 persen responden sangat percaya, 71 persen cukup percaya, 13 persen kurang percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, dan 5 persen TT/TJ.

Lalu, ada Komisi Pemilihan Umum. Sebanyak 8 persen sangat percaya, 71 persen cukup percaya, 15 persen kurang percaya, 2 persen tidak percaya sama sekali, dan 4 persen TT/TJ.

Kelima, Mahkamah Konstitusi (MK). Sebanyak 8 persen responden sangat percaya, 71 persen cukup percaya, 14 persen kurang percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, dan 6 persen TT/TJ.

Keenam, pengadilan. Sebanyak 11 persen sangat percaya, 65 persen cukup percaya, 19 persen kurang percaya, 2 persen tidak percaya sama sekali, dan 4 persen TT/TJ.

Ketujuh, Kejaksaan Agung. Sebanyak 10 persen sangat percaya, 65 persen cukup percaya, 18 persen kurang percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, dan 6 persen TT/TJ.

Kedelapan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebanyak 9 persen sangat percaya, 64 persen cukup percaya, 21 persen kurang percaya, 3 persen tidak percaya sama sekali, dan 3 persen TT/TJ.

Kesembilan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebanyak 6 persen sangat percaya, 67 persen cukup percaya, 20 persen kurang percaya, 3 persen tidak percaya sama sekali, dan 4 persen TT/TJ.

Baca juga: Survei Indikator: Publik Percaya Brigadir J Pernah Dapat Ancaman Pembunuhan

Ke-10, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebanyak 6 persen sangat percaya, 64 persen cukup percaya, 23 kurang percaya, 3 persen tidak percaya sama sekali, dan 4 persen TT/TJ.

Urutan ke-11 ditempati Polri. Sebanyak 10 persen sangat percaya, 60 persen cukup percaya, 25 persen kurang percaya, 4 persen tidak percaya sama sekali, dan 1 persen TT/TJ.

Posisi ke-12 ditempati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebanyak 6 persen sangat percaya, 58 persen cukup percaya, 28 persen kurang percaya, 5 persen tidak percaya sama sekali, dan 3 persen TT/TJ.

Terakhir, partai politik. Sebanyak 5 persen sangat percaya, 56 persen cukup percaya, 29 persen kurang percaya, 6 persen tidak percaya sama sekali, dan 4 persen TT/TJ.

Adapun survei ini melibatkan 1.220 responden melalui wawancara tatap muka pada 13-21 Agustus 2022.

Margin of error lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com