Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Salurkan Bansos Rp 24,17 Triliun, Jokowi Harap Dapat Ringankan Beban Masyarakat

Kompas.com - 29/08/2022, 22:25 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, tiga jenis bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan dalam waktu dekat diharapkan bisa meringankan beban masyarakat.

Ketiga jenis bansos ini merupakan pengalihan dari subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Adapun total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk ketiga jenis bansos tersebut sebesar Rp 24,17 triliun.

"Pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan sosial tambahan kepada masyarakat sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun," ujar Jokowi melalui unggahan di akun Twitter resminya @jokowi, Senin (29/8/2022) malam.

Baca juga: FX Rudy Bertemu Presiden Jokowi Selama 1 Jam di Istana, Bantah Bicara Reshuffle, Ini yang Dilakukan

"Saya berharap agar bantuan sosial ini dapat meringankan beban masyarakat yang dihadapkan pada tekanan berbagai kenaikan harga," tegasnya.

Jokowi lantas menjelaskan, dari Rp 24,17 triliun total anggaran bansos, sebanyak Rp 12,4 triliun akan disalurkan kepada 20,65 juta penerima.

Bentuk bansos yang disalurkan ini berupa bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 150.000, dikalikan empat.

Sehingga total ada Rp 600.000, BLT pengalihan subdisi BBM yang akan diterima oleh masing-masing penerika manfaat.

Baca juga: Jokowi Instruksikan Pekerja Gaji di Bawah Rp 3,5 Juta Dapat Bantuan Rp 600.000

Adapun pembayaran BLT ini dilakukan dalam dua termin. Masing-masing termin akan dibayarkan sebesar Rp 300.000.

"Lalu, Rp 9,6 triliun disalurkan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan, masing-masing Rp 600 ribu," tutur Jokowi.

"Selanjutnya, pemerintah daerah akan menggunakan anggaran 2 persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil dalam bentuk subsidi transportasi," lanjutnya.

Dana yang totalnya Rp 2,17 triliun ini menurutnya aka disalurkan untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek hingga nelayan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tiga jenis bansos akan disalurkan

Baca juga: Jokowi Instruksikan 20,6 Juta Warga Dapat BLT Pengalihan Subsidi BBM Sebesar Rp 600.000

Dalam rangka untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Terutama karena dalam beberapa waktu terakhir terdapat tendensi dari kenaikan harga berbagai komoditas yang berasal dari pengaruh situasi ekonomi global.

"Memang perlu untuk direspons. Bapak Presiden meminta supaya kami, saya dalam hal ini bersama dengan Menteri Sosial dan Gubernur BI yang juga menceritakan mengenai perkembangan dari inflasi global, diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat," tutur Sri Mulyani dalam keterangan pers usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Kantor Presiden pada Senin.

"Bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com