Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Usul Presiden Ambil Tindakan Tegas pada Menteri yang Tak Berprestasi

Kompas.com - 23/08/2022, 22:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, isu reshuffle atau perombakan kabinet yang kembali merebak, menandakan Presiden merasa perlu melakukan peningkatan kinerja pemerintahan.

Ia pun kemudian menyinggung perlu adanya evaluasi presiden terhadap kinerja para menteri kabinet.

"Dalam hal evaluasi presiden, menteri tidak berprestasi, PDI-P mengusulkan presiden mengambil suatu tindakan yang tegas," kata Hasto ditemui di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2022).

Baca juga: Bambang Pacul Prediksi Prabowo dan Airlangga Kena Reshuffle jika Maju Pilpres, Pengamat: Kemungkinan Besar Tidak

Hasto tak menjelaskan tindakan tegas yang harus dilakukan Jokowi bagi menteri yang tidak berprestasi itu.

Akan tetapi, ia mengingatkan agar para menteri di kabinet Jokowi sadar dengan kondisi Indonesia saat ini yang sedang menghadapi ancaman krisis global.

Ancaman itu, khususnya di bidang ekonomi, yang akan berdampak kepada rakyat miskin.

"Sehingga seluruh jajaran menteri harus punya sense of crisis karena tekanan-tekanan global ini dan dampak pandemi yang belum selesai, untuk bekerja sebaik mungkin," jelasnya.

Baca juga: Wapres Sebut Akan Ada Reshuffle Kabinet, Isi Pos Menpan-RB dan Wamenlu

Terkait isu reshuffle yang belakangan menguat, Hasto mengatakan, hal tersebut ditujukan untuk pelantikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) pengganti Tjahjo Kumolo.

Hasto mengatakan, nama pengganti Tjahjo telah diajukan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ke Presiden Jokowi.

"Ya ada beberapa nama (kader PDI-P), ya. (Totalnya) Lebih dari satu," ucap Hasto.

Baca juga: Jokowi Dinilai Hendak Lecut Kerja Menterinya Jelang Pemilu 2024 dengan Gulirkan Wacana Reshuffle

Ia enggan menjawab ketika ditanya siapa saja kader yang diajukan ke Jokowi.

Menurut dia, publik hanya tinggal menunggu Jokowi mengumumkan nama yang dimaksud.

"Dulu yang diharapkan, sesuai tradisi kultural bangsa kita adalah penggantian itu setelah 40 hari wafatnya mas Tjahjo dan itu sudah terpenuhi. Dan sekarang presiden lah yang nanti akan mengumumkan siapa pengganti pak Tjahjo," ujarnya.

Baca juga: Stafsus Mensesneg Sebut Reshuffle Kabinet Sangat Memungkinkan Terjadi

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, perombakan kabinet masih memungkinkan untuk dilakukan kembali.

Menurut Presiden, hal itu merujuk pada kondisi perubahan dunia yang serba mendadak akhir-akhir ini.

Dengan demikian, Presiden menekankan diperlukan kebijakan yang cepat dan tepat dari para menteri.

"Masih (memungkinkan reshuffle). Sekarang ini setiap hari bisa terjadi perubahan mendadak situasi dunia. Kita juga membutuhkan kecepatan waktu, ketepatan membuat policy, sehingga kemungkinan reshuffle," ujar Jokowi dalam sesi wawancara khusus bersama Harian Kompas di Istana Merdeka pada 14 Agustus 2022, sebagaimana dilansir Kompas.id, Kamis (18/8/2022).

Baca juga: Pintu Reshuffle Kabinet Jokowi Masih Terbuka

Jokowi menegaskan, apabila ke depannya diperlukan reshuffle untuk kepentingan lebih baik maka akan dilakukan.

"Kalau diperlukan untuk kepentingan lebih baik, ya dilakukan. Meskipun tinggal sehari, kalau diperlukan, ya dilakukan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com