Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog Nilai Tak Semua Warga Harus Vaksinasi Cacar Monyet

Kompas.com - 22/08/2022, 14:16 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman meminta pemerintah untuk menyiapkan vaksin cacar monyet, menyusul sudah terdeteksinya virus tersebut di Tanah Air.

Dicky menuturkan, vaksin tersebut perlu diberikan bagi orang-orang yang suspek setelah kontak langsung dengan penderita dalam jangka dua pekan ke belakang.

"Kontak ini di bawah 2 minggu misalnya, kontak terakhir dengan yang positif monkeypox supaya dia juga tidak mengalami gejala yang berat atau fatal termasuk kemungkinan dia lebih menularkan, itu harus segera divaksin," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/8/2022). 

Baca juga: Sebut Cacar Monyet Lebih Susah Menular, Menkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir

Namun Dicky menuturkan, tidak semua masyarakat perlu mendapat vaksin cacar monyet. Itu karena penularannya jauh berbeda dengan Covid-19.

Penularan cacar monyet bukan lewat udara, tetapi melalui kontak langsung dengan penderita. Saat ini pun, kasus cacar monyet belum akan menyebar seperti pandemi Covid-19.

"Untuk masyarakat, tidak harus vaksinasi. Saat ini belum (harus) vaksinasi," ujarnya.

Dicky bilang, strategi penanganan cacar monyet sama dengan penanganan cacar yang disebabkan oleh infeksi virus variola (smallpox). Vaksinasi hanya diberikan pada orang yang memiliki kontak erat dengan penderita.

"Jadi strategi monkeypox itu sama dengan smallfox. Tidak semua masyarakat divaksinasi. Umumnya adalah yang kasus kontak saja, yang berisiko tinggi. Jadi tidak harus semua dan itu berhasil, efektif," sebutnya.

Sebagai informasi, saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan 10.000 vaksin cacar monyet menyusul ditemukannya kasus cacar monyet pertama di Indonesia.

Sebanyak 10.000 vaksin tersebut akan disalurkan pada penderita cacar monyet dan mereka yang pernah melakukan kontak erat dengan penderita. Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kemenkes, Syahril.

"Ada sekitar 10.000 vaksin kita adakan," ujar Juru Bicara Kemenkes Syahril dalam konferensi pers virtual, Sabtu (20/8/2022).

Baca juga: Menkes Ungkap Ada Jenis Cacar Monyet yang Fatal, Indonesia Termasuk yang Mana?

Adapun proses pengadaan vaksin cacar monyet akan melalui rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sedang dilakukan uji klinis.

Kendati cacar monyet sudah menjadi bencana global, Syahril mengatakan, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) belum memberikan rekomendasi massal.

"Untuk sementara ini WHO belum memberikan rekomendasi vaksinasi massal sebagaimana halnya Covid. Jadi ada 2 atau 3 negara yang sudah melakukan vaksinasi dan kita juga sudah berproses untuk pengadaan," tutur Syahril.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com