Jokowi: Momok Semua Negara Saat Ini Inflasi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, inflasi menjadi persoalan yang saat ini ditakuti berbagai negara.

Jokowi mengungkapkan, sejumlah negara saat ini mengalami inflasi lebih dari 5 persen.

Ia menyebut Turki yang sudah berada di angka 79 persen, Uni Eropa 8,9 persen, dan Amerika 8,5 persen. 

"Karena momok semua negara sekarang ini inflasi. Coba lihat sekarang inflasi kita tadi disampaikan oleh Pak Gubernur BI, Pak Menko Ekonomi (inflasi Indonesia) di angka 4,94," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi di Istana Negara, Kamis (18/8/2022).

Baca juga: Jokowi Minta Pemda Gunakan Anggaran Tidak Terduga untuk Tekan Inflasi

Meski demikian, Jokowi menilai, jika semua pihak dari daerah hingga pusat, termasuk tim pengendali inflasi, bekerja sama maka bisa menekan laju inflasi di Tanah Air.

"Saya meyakini kalau kerja sama yang tadi saya sampaikan, provinsi, kabupaten, kota, gubernur, bupati, wali kota, TPIP TPID semuanya bekerja, rampung. Selesai. Untuk mengembalikan lagi ke angka di bawah 3. Selesai. Wong kita barangnya juga ada kok," tegas Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi pun mengungkapkan, saat ini ada lima provinsi dengan angka inflasi yang sudah melebihi 5 persen.

Jokowi meminta pemerintah daerah mencermati secara detail apa yang menyebabkan inflasi di provinsi-provinsi tersebut tinggi.

"Lihat, ini lima provinsi yang inflasinya di atas 5 persen. Provinsi Jambi hati-hati sudah berada di angka 8,55 persen, Sumatera Barat berada di angka 8,01 persen, Bangka Belitung 7,77 persen, Riau di angka 7,04 persen, Aceh di angka 6,97 persen," tuturnya.

"Tolong ini dilihat secara detail yang menyebabkan ini apa. Agar bisa kita selesaikan bersama-sama dan bisa turun lagi di bawah 5, syukur bisa di bawah 3," tegas Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Tahan Inflasi Tidak Tinggi, Tahun Ini Subsidi Rp 502 Triliun

Merujuk pada kondisi ini, Presiden kembali meminta kepala daerah mencermati situasi dunia yang berada pada keadaan tidak normal.

Dengan demikian, kepala daerah harus bekerja secara makro, mikro, dan terperinci sehingga angka-angka inflasi dapat dipahami.

"Provinsi harus tahu posisi inflasi saya di angka berapa. Nanti saya ke daerah, saya tanya jangan gelagapan, enggak ngerti posisi inflasi provinsinya berada di angka berapa. Mana yang tinggi, mana yang pada posisi normal, mana yang pada posisi rendah," tutur Jokowi.

Jokowi pun meminta agar bupati, wali kota ,dan gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim pengendali inflasi daerah (TPID) di daerah dan tim inflasi di pusat.

Baca juga: Mendagri: Saya Minta Wali Kota Fokus Kendalikan Inflasi, Pemerintah Pusat Tak Bisa Kerja Sendiri

Para kepala daerah itu diminta aktif bertanya harga barang apa yang mengalami kenaikan sehingga memicu inflasi.

"Bisa saja beras, bisa. Bisa saja tadi, bawang merah bisa, bisa saja cabai. Dan dicek tim pengendali inflasi pusat cek, daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah, disambungkan," kata Jokowi.

"Ini harus disambungkan karena negara ini negara besar sekali. 514 kabupaten/kota, 37 provinsi dengan DOB yang baru. Ini negara besar," tambahnya.