Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

HUT Ke-77 RI, Megawati: Kemerdekaan adalah Jembatan Emas Menuju Masyarakat Adil dan Makmur

Kompas.com - 17/08/2022, 09:30 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri meminta rakyat Indonesia mengingat kembali pernyataan Soekarno, di mana kemerdekaan adalah jembatan emas.

Megawati mengatakan, hari kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 silam merupakan hari yang sangat sakral.

“Kita merdeka bukan hanya untuk merdeka. Kemerdekaan Indonesia dikatakan oleh Bung Karno sebagai sebuah jembatan emas. Dan di seberang jembatan emas itulah seluruh bangsa Indonesia berjuang mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur,” ujar Megawati dalam amanatnya secara virtual di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Rabu (17/8/2022).

Baca juga: Megawati: Kemerdekaan Harus Dipelihara, Jangan Dianggap Sebuah Hal yang Take It For Granted

Megawati menjelaskan, kemerdekaan secara politik harus dilanjutkan dengan revolusi mental, melalui yang disebut oleh Soekarno sebagai nation and character building.

Megawati menegaskan, tanpa Pancasila, NKRI tidak akan pernah ada. Menurutnya, Pancasila adalah pengarah masa depan.

Dia menganggap Indonesia sebagai sebuah negara besar. Sehingga, rakyat harus berani meletakkan nasib bangsa di tangan sendiri.

“Jalan Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) tersebut, akan dapat diwujudkan, sekiranya seluruh anak bangsa berjuang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan riset dan inovasi,” tuturnya.

Untuk itu, Megawati mengajak seluruh rakyat Indonesia, khususnya para kaum muda, untuk menyatukan tekad perjuangan bagi Indonesia yang maju, unggul, dan abadi.

Baca juga: Saat Soekarno Ditangkap di Solo dan Dijebloskan di Penjara Banceuy

“Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Jayalah Indonesia Raya. Merdeka. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia," imbuh Megawati.

Sementara itu, PDI-P menyelenggarakan upacara yang dipimpin Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto, serta diikuti ratusan kader partai.

Sebelum upacara, dilakukan kirab yang dimeriahkan marching band serta arak-arakan penari Bali.

Dalam upacara ini, sejumlah pimpinan DPP PDI-P hadir, di antaranya Djarot Saiful Hidayat, Eriko Sotarduga, Mindo Sianipar, Hamka Haq, Ribka Tjiptaning, Sri Rahayu, Sadarestuwati, Nusyirwan Soedjono, Wiryanti Sukamdani, dan Rudianto Tjen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com