Temukan "Overbudget" dan "Overservice", Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar penyelenggaraan haji ke depan lebih efisien.

Sebab, menurut Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi, Ma'ruf masih menemukan servis maupun anggaran yang berlebihan dalam pelaksanaan ibadah haji.

"Ke depannya harus lebih efisien karena Wapres juga mendapatkan laporan pelaksanaan haji manajemennya itu bagus tetapi overbudget dan overservice," kata Masduki dalam keterangan pers selepas pertemuan antara Ma'ruf dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Senin (15/8/2022).

Baca juga: Jambore Nasional Pramuka 2022 Bakal Dibuka Maruf Amin

Masduki mengatakan, servis bagi para jemaah haji Indonesia memang luar biasa, padahal mereka juga mendapatkan dana kembalian sebagai bekal selama pelaksanaan haji.

"Sehingga dengan demikian dana kembalian itu banyak yang utuh katanya," ujar Masudki.

Ia mengatakan, bagi Ma'ruf, efisiensi penyelenggaraan haji ini merupakan salah satu hal yang mesti dilakukan demi menjaga keberlanjutan dana haji di samping menaikkan ongkos naik haji (ONH).

Sebelumnya, Masduki mengungkapkan, Ma'ruf mengusulkan agar ONH dinaikkan supaya pengelolaan dana haji tidak terjebak skema ponzi atau gali lubang tutup lubang.

"Mau tidak mau ya yang namanya ongkos haji ONH itu mesti dinaikan, ya walaupun itu memerlukan perubahan-perubahan regulasi, tapi kata Wapres ini saya kira harus dilakukan," kata Masduki.

Masduki menyebut, berdasarkan laporan BPKH, masalah utama yang dihadapi saat ini adalah besarnya subsidi untuk memberangkatkan jemaah yang berasal dari dana haji yang dikelola oleh BPKH.

Baca juga: Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Ia menyebutkan, biaya haji saat ini sesungguhnya mencapai Rp 100 juta, tetapi para jemaah cukup merogoh kocek Rp 40 juta.

Sementara itu, sisanya ditalangi oleh dana haji yang dikelola BPKH.

Di sisi lain, biaya masyair atau layanan yang dipatok oleh Pemerintah Arab Saudi terus naik dari tahun ke tahun sehingga biaya haji semakin membengkak.

Masduki mengatakan, dalam ajaran agama Islam pun diatur bahwa orang-orang yang melaksanakan ibadah haji merupakan orang yang harus kuat membayar.

"Kalau disubsidi yang subsidinya sampai 60 persen, itu bukan orang yg kuat bayar tapi malah justru kuat tapi disubsidi, itu yg menjadi perhatian Wapres. Jadi kenaikan ONH saya kira mutlak diperlukan ke depan," kata Masduki.