Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri, Upaya Temukan Tersangka Korupsi Rp 78 T

JAKARTA, KOMPAS.com – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) mengajukan permohonan pencegahan tersangka kasus penyerobotan lahan kelapa sawit seluas 37.095 hektar di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Surya Darmadi (SD) ke luar negeri kepada pihak Imigrasi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, permohonan pencegahan itu dilakukan sebagai salah satu cara menangkap Surya.

Surya sudah menjadi buron sejak 2019. Pihak Kepolisian juga menyatakan red notice terhadap Surya telah terbit sejak tahun 2020 dan masih aktif hingga saat ini.

"Kita melakukan segala upaya untuk menemukan yang bersangkutan, di mana pun keberadaannya, sebelum opsi lain kita lakukan," kata Ketut kepada wartawan, Kamis (11/8/2022).

Baca juga: Sepak Terjang Surya Darmadi di Antara 2 Perkara Korupsi

Adapun permohonan pencegahan terhadap Surya juga telah diterima oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Pemilik PT Duta Palma Group itu akan dicekal selama enam bulan ke depan hingga tanggal 11 Februari 2023.

“Hari ini kami menerima permohonan pencegahan dari Kejagung RI terhadap WNI bernama Surya Darmadi,” kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian I Nyoman Gede Surya Mataram dalam keterangan resminya, Kamis (11/8/2022).

Adapun selain Surya, Kejagung telah menetapkan tersangka lain yakni Raja Thamsir Rachman (RTR) selaku Bupati Kabupaten Indragiri Hulu periode 1999 sampai dengan 2008.

Baca juga: Deretan Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia

Terhadap kedua tersangka tidak dilakukan penahanan. Pasalnya, Surya masih buron dan tersangka Raja sedang menjalani pidana terkait perkara lain di Lapas Pekanbaru.

Dalam kasus ini, Surya diduga menggunakan izin usaha lokasi dan izin usaha perkebunan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan serta tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional.

PT Duta Palma Group juga tidak memiliki izin pelepasan Kawasan Hutan dan HGU serta tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan pola kemitraan sebesar 20 persen dari total luas areal kebun yang di dikelola sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007.

Kasus tersebut telah mengakibatkan kerugian perekonomian negara senilai Rp 78 triliun.