Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI: Capres Jokowi Akan Jadi Capres PSI

Kompas.com - 10/08/2022, 11:36 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meyakini bahwa calon presiden pilihan Presiden RI Joko Widodo bakal sama dengan calon presiden pilihan mereka.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni selepas mendaftarkan partainya sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke KPU RI, Rabu (10/8/2022).

Juli mengungkapkan, saat ini PSI tengah melontarkan 9 kandidat calon presiden pilihan mereka untuk kemudian di-voting publik dalam program "rembuk rakyat" lewat situs resmi mereka.

Baca juga: Daftar Bareng KIB ke KPU, PSI: Tanda-tanda Alam

"Kami sedang minta masukan lagi kepada rakyat mau memilih yang mana, tapi rasanya karena kami ini partai yang didirikan terinspirasi oleh Jokowi, maka capresnya Pak Jokowi akan menjadi capres PSI di 2024," ujar Juli kepada wartawan.

Ia menolak bila PSI disebut tak punya sikap atas pandangan ini.

"Oh pasti punya sikap sendiri makanya kita punya proses tadi kan, kita punya rembuk rakyat," ujar Juli.

"Tapi rasanya karena secara ideologi, perspektif, cara pandang politik kita sama dengan Pak Jokowi, sepertinya dan insya Allah capresnya PSI pasti capresnya Pak Jokowi atau capresnya Jokowi capresnya PSI," ungkapnya.

Baca juga: Daftarkan Parpol, Airlangga, Zulkifli, dan Suharso Jalan Bersama ke KPU

Sejauh ini, kata Juli, kandidat capres terkuat PSI dari program rembuk rakyat adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Voting akan ditutup November nanti.

Akan tetapi, ketika ditanya seandainya Jokowi memilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres pilihannya, Juli tak menjawab gamblang apakah PSI akan tegak lurus langkah Jokowi.

Sebagai informasi, PSI selama ini kerap mengkritik Anies karena dianggap menang Pilkada DKI 2017 menunggangi politisasi agama.

Sikap berseberangan PSI terhadap Anies bahkan membuat eks Sekretaris Dewan Pembina PSI Sunny Tanuwidjaja keluar dari partai itu karena mendukung Anies.

Baca juga: Golkar, PPP, PAN, dan PSI Daftar ke KPU Jadi Calon Peserta Pemilu Hari Ini

"Tanya Pak Jokowi dulu (apakah akan memilih Anies sebagai capres)," kata Juli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com